Pilkada Berdasarkan UU No.32/2004 Dan Eksistensi Pencalonan Kepala Daerah

Oleh : Boy Yendra Tamin

Dosen Fakultas Hukum Univesitas Bung Hatta






Belakangan muncul wacana untuk meninjau ulang sistem pemilihan kepada daerah, khususnya pemelihan kepala daerah pada tingkat provinsi, maka hal itu bisa dipahami bila mencermati berbagai masalah dan dampak dari pemilihan kepala daerah secara lansung. Akan tetapi suatu hal yang perlu dipertimbangankan, bahwa suatu sistem

Rahasia Menyegerakan Buka Shaum (Puasa)

Catatan Ringan: Boy Yendra Tamin 





Setiap tahun pada bulan suci Ramadhan, umat Islam menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Untuk mewujukan atau mencapai ibadah puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, maka selain berupaya menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa, mendalami dengan tiada henti segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah puasa adalah jalan yang terbaik,

Catatan Seorang Perokok Memahami Kampanye Anti Rokok

Oleh: Boy Yendra Tamin  



 Perihal rokok sudah cukup banyak dibicarakan dan dibahas berbagai kalangan dan pembahasan itu terutama dari aspek kesehatan, termasuk di Indonesia. Begitu berbayakah rokok ? Seorang perokok mencoba mencoba memahaminya dengan pendekatan sederhana. Dari berbagai sumber di sebutkan, bahwa di Indonesia setiap tahun dikatakan terdapat 400.000 orang meninggal karena

Memahami Produk Hukum Dalam Perspektif Pembentukan Perda

Oleh Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Advokat





Otonomi daerah seharusnya tidak diartikulasi sebagai a final destination (tujuan akhir), tetapi lebih sebagai mechanism (mekanisme) dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Mawhood, 1987, misalnya secara tegas mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke

Kebebasan Menyatakan Pendapat

Oleh : Boy Yendra Tamin 

Dosen fakultas Hukum Univ Bung Hatta dan Advoka





Sukar untuk dipungkiri, bahwa tidak sedikit kasus hukum mencuat kepermukaan pada situasi politik yang “jungkir balik” setelah bergulirnya gelombang reformasi. Semangat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang begitu mengebu-gebu dikalangan banyak orang. Jika ada KKN atau indikasinya saja., sikat !

Memahami Eksistensi Negara Hukum Indonesia Dan Konteksnya Dengan Kekuasaan

Oleh: Boy Yendra Tamin  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Advokat




Di dalam banyak literatur dikemukakan, bahwa negara hukum secara ide telah dikenal sejak zaman Plato di Yunani dengan Nomoi. Dalam perkembangannya, negara hukum adalah suatu konsep teoritik yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (kontinental). Dimana pada saat itu suasana bernegara berdasarkan

Fungsi Hukum : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut (Perikanan) (Bagian Kedua Dari Satu Tulisan)

Oleh: Boy Yendra Tamin,  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

sambangunan  tulisan sebelumnya ..
III. Hukum dan Pecegahan Pencemaran / Pengrusakan
Lingkungan Perikanan.



Lingkungan hidup, termasuk lingkungan
laut (perikanan) merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi umat
manusia. Karena itu pendayagunaan sumber daya perikanan haruslah
memperhitungkan kebutuhan masa kini

Fungsi Hukum : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut (Perikanan) (Bagian Pertama Dari Satu Tulisan)

Oleh: Boy Yendra Tamin,  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

             
                Abstrak



Fungsi hukum tidak hanya sekedar fungsi pemeliharaan ketertiban
dalam arti statis, tetapi melainkan bisa lebih jauh dari pada itu, terutama
bila dikaitkan dengan proses pembaharuan masyarakat dan perubahan sosial dengan
kebutuhan-kebutahan kemasyarakatnya yang semakin kompleks.

Ketika Banyak Anggota DPR Bisanya Ngelawak

65RCR3R4H7W4  - Jika dikatakan syarat untuk menjadi anggota legislatif di
Indonesia tampaknya relative ringan dan makin lebih ringan sesuai dengan
terorial kedudukan suatu lembaga legislatif. Syarat yang ditentukan UU lebih
merupakan formal minimal, dan boleh jadi mininus kapasitas substansial. Jadi bila
kinerja anggota dewan banyak disorot atau ada prilaku anggota legislatif yang
dinilai

Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2012

Meskipun tahun 2011 masih
beberapa bulan lagi baru berlalu, namun pemerintah telah menetapkan hari libur
dan hari cuti bersama untuk tahun 2012.  Pada
tanggal 13 Juli 2011 lalu pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, dan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor:SKB/03/M.PAN-RB/07/2011 tentang Hari
Libur Nasional dan

Masih Perlu Batas Toleransi

Oleh : Syamsul Azwar
Redaktur Pelaksana di Tabloid Berita Publik




"Bila dulu angkutan truk memandu muatan di atas 30 ton sampai 40 ton, dengan diberlakukan penertiban mereka mau menurunkan jelang stabilnya ongkos angkutan. Para pengusaha bersedia mengangkat muatan dengan berat maksimal 25 ton untuk kendaraan tronton. JIka masih ditemukan kelebihan, mereka siap untuk dilakukan penindakan

Sistem Kepartaian di Indonesia: Kritik Terhadap Sistem Multi Partai

Oleh Boy Yendra Tamin  






Undang-undang No 2 Tahun 2011 belum lama ini diundangkan dan merupakan perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jika dicermati UU yang baru itu sebenarnya secara substansial tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem kepartaian di Indonesia seperti yang kita saksikan saat ini.  Artinya, untuk tahun-tahun mendatang rakyat Indonesia

Idealnya Indonesia Punya 500 Ribu Advokat

Catatan Ringan : Boy Yendra Tamin  





Sejak diundangkannnya UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sebenarnya istilah pengacara tidak lagi digunakan. Artinya hanya ada satu istilah, yakni Advokat, sedangkan sebelumnya ada berepa istilah seperti pengacara, penasehat hukum, advokat, pengacara praktek. Dan yang disebut dengan advokat itu adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik

Kontribusi Hukum Bagi Wilayah Perikanan Indonesia dan Pemanfaatannya (Bagian Kedua Dari Satu Tulisan)

Dengan dibatalkannya beberapa ketentuan dalam UU Wilayah Pesisir beberapa waktu yang lalu oleh Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah mengatur kembali regulasi pada bidang sumber daya perikanan.






Oleh: Boy Yendra Tamin 

Dosen fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang




III. Wilayah Perikanan Indonesia dan Regulasi Bidang Perikanan.




 

Kontribusi Hukum Bagi Wilayah Perikanan Indonesia dan Pemanfaatannya (Bagian Pertama Dari Satu Tulisan))

Potensi perikan Indonesia boleh dikatakan belum tergarap dan termamfaat dengan optimal. Selain soal pengembangan teknologi, regulasi pemanfaatan sumber daya perikanan juga menjadi sisi penting untuk dibenahi. Terlebih lagi dengan dibatalkannya beberapa ketentuan dalam UU Wilayah Pesisir beberapa waktu yang lalu oleh Mahkamah Konstitusi dan sekaligus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah

Otonomi Protektif Vs Local Accountability

Oleh: Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta






Beberapa waktu belakangan muncul pemikiran untuk merivisi kembali UU No 32 Tahun 2004 dan revisi itu dilatar belakangi berbagai masalah dan persoalan yang muncul terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada kelemahan memang dari UU No32 Tahun 2004, tetapi revisi terhadap UU No.32 Tahun 2004 tentulah tidak semestinya

GOOGLE “PUSTAKA TERBESAR” DI DUNIA

Catatan Ringan:  Boy Yendra Tamin 




Menurut Wikipedia, Google Inc. (NASDAQ GOOG dan LSE GGEA) merupakan sebuah perusahaan publik Amerika Serikat , berperan dalam  pebcarian dan iklan online. Perusahaan ini berbasis di Mountain View, California, dan memiliki karyawan berjumlah 19.604 orang (30 Juni 2008)) Filosofi Google meliputi slogan seperti "Don't be evil", dan "Kerja harusnya

Selingkuh, Ruhut Sitompul Dilaporkan Istri ke Mabes Polri

Belum selesai masalah Nazaruddin politisi Partai Demokrat, kini tiba giliran  Ruhut Sitompul yang dihadang masalah. Meskipun beda masalah dengan Nazarudin, Ruhut Sitompul dihadapkan pada masalah perselingkuhan disertai pemalsuan data.



Soal perselingkuhan dan pemalsuan data yang dilakukan Ruhut Sitompul itu sebagaimana ditulis Oleh Abdul Qodir | TRIBUNnews.com, 12 Juli 2011, bahwa,  Anna

Perkembangan Politik Di Indonesia Tidak Sehat

Jika Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perkembangan politik di Indonesia benar-benar tidak sehat, maka pertanyaan pentingnya kapankah di Indonesia perkembangan politik sehat ?  Bukankah kehidupan politik di Indonesia hampir tidak pernah stabil sejak dari dulunya. Karena itu tugas penting pemerintah sebenarnya menciptakan kehidupan politik yang stabil dan mengajak partai politik yang terlanjur

Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia

Oleh : Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta





Pendahuluan. 




Menurut B.C. Smith secara lexicografis desentralisasi berarti merubah konsentrasi di satu pusat dan memberi kekuasaan pemerintahan setempat.[1] Pengertian itu menangkap gagasan desentralisasi sebagai gejala politik yang meliputi administrasi dan pemerintahan. Desentralisasi meliputi delegasi kekuasaan

Prilaku Anak : Kepedulian Pada Keluarga

Anak turun kesawah

Catatan ringan:Boy Yendra Tamin


Kehidupan modern dan metropolis mengubah banyak hal relasi antar
anggota keluarga, khususnya hubungan anak dan orang tua.  Lazimnya orangtua menaruh harapan pada anak
berhasil dalam kehidupannya kelak, tetapi tidak sedikit juga orangtua yang
akhirnya kecewa ketika menyaksikan anak tidak 
memenuhi harapannya. Jika karena alasan kemampuan

Class Action Dan Hak Uji Materil Peraturan Perundang-Undangan

Oleh: Boy Yendra Tamin   

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



I. Pendahuluan.




Terjadinya satu perbuatan melawan hukum tidak saja merugikan kepentingan seorang induvidu atau suatu badan hukum, melainkan dapat merugikan sekelompok orang dalam jumlah besar, bahkan masyarakat luas. Penyekesaian kasus serupa itu bukanlah perkara mudah, melainkan sangat kompleks, dan dilain pihak

REFORMASI BUMN VIDE UU NOMOR 19 TAHUN 2003; Suatu kajian kritis

Oleh : Boy Yendra Tamin 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Paadang 



I. Pendahuluan



Setelelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya semua Komisi DPR menyetujui RUU BUMN menjadi UU BUMN (UU No.19 Tahun 2003) dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Satu hal yang melatar belakangi pembentukkan UU BUMN adalah karena peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur BUMN di

Hati-hati Penipuan Dengan Menggunakan Kupon Memenangkan Hadian Mobil

Masyarakat sepertinya harus lebih waspada atas makin maraknya penipuan undian berhadiah satu mobil Honda Jazz yang mencatut nama PT. Wings Surya Indonesia. Ada kecenderungan sindikat penipuan itu bergerak dari satu kota (daerah) ke daerah lain. Sindikat penipuan berhadian satu mobil Honda Jazz itu mulai masuk ke Kota Padang dan mungkin juga dibeberapa daerah lain. Di Baturaja misalnya,