Pengelolaan dan Pengurusan Kepariwisataan Pasca Diundangkannya UU No.10 Tahun 2009

Oleh:Boy Yendra Tamin (*)



                                                      I. Pendahuluan.



Selain sudah berusia hampir 20 tahun, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menitik beratkan pada usaha pariwisata. Oleh karena itu, sebagai salah satu syarat untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab

Apa Kabar KUHPerdata Indonesia Ketika KUHPerdata Belanda Telah Direvisi

Catatan Hukum :Boy Yendra
Tamin





Bagi
kalangan hukum di Indonesia sudah tidak asing lagi, bahwa Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek-BW)
yang sekarang berlaku di Indonesia adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda
dan dikenal pula dengan hukum perdata barat. Sebagai sebuah UU  yang berasal dari pemerintah Kolonial
Belanda, maka tentu isi dan jiwanya tidak

Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis terhadap Putusan MK No.2-3/PUU-IV/2007

oleh: Adithiya Diar, S.H.



Abstract

State
of Indonesia as a democracy, recognize the existence of the death penalty as a
punishment that can be imposed on any person if found guilty of committing
certain crimes that have been formulated in legislations. In the Indonesian constitution, there are
several settings on human rights that are directly asserted that the right to
life is part of

Pendidik Profesional, Antara Harapan dan Tantangan

Guru yang baik akan menjelaskan sesuatu kepada muridnya sehingga paham, tetapi guru yang hebat adalah guru yang mampu menginspirasi dan memotivasi muridnya, sehingga mampu berbuat sesuatu yang baik dengan kemampuannya sendiri“ Muhamad Nuh Mendikbud RI
Oleh : Boy Yendra Tamin
Pendahaluan


sumber gambar : blog.umy.ac.id
Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh dalam memperingari

Saatnya Meninggalkan Kebiasaan “Merecoki” Hakim Ketika Terdakwa Korupsi Divonis Bebas

Catatan Hukum Boy Yendra Tamin





Seorang  terdakwa yang diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa korupsi tidak selalu harus berakhir dengan dihukumnya terdakwa bersangkutan. Dihukum atau tidaknya seorang terdakwa korupsi, sangat tergantung pada hasil pemeriksaan persidangan, sejauh mana dakwaan Penuntut Umum terbukti. Dan untuk menilai apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti, tidak pula

Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional

"Bahwa hukum yang bersifat sektoral semakin hari semakin menampakkan wujudnya dan semakin sukar untuk dihindari dan hal itu tanpak pula dengan nyata pada bidang teknologi informasi"



Oleh: Prof.Dr.Ahmad M Ramli, SH.MH FCBArb



Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir ini telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang

Krisis Kehidupan Hukum: sebuah catatan awal

Oleh: Boy Yendra Tamin





Bagi kalangan hukum bukan hal yang asing, bahwa dilihat dari fungsionalitas hukum, hukum merupakan pisau bermata dua. Disatu pihak hukum bisa menjadi hukum yang menindas (repressive laws), dan dilain pihak hukum bisa menjadi hukum yang bersifat membantu kearah perubahan (facilitative laws). Fungsionalitas hukum yang disebut terakhir ini dikenal pula dengan sebutan

Sistem Hukum Global dalam Perspektif Politik Hukum Nasional

Oleh : Boy Yendra Tamin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta





Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan social bangsa bersangkutan,[1] maka sebenarnya pembentukan hukum suatu negera harus bebas dari pengaruh dan kepentingan negara lain. Kalau belakangan terdengar nyaring disuarakan, kita butuh pembentukan hukum yang demokratis, namun pembentukan hukum yang

DINAMIKA PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh Boy Yendra Tamin



Dosen Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta



Enam GBHN
(Garis-garis Besar Haluan Negara) pada era prareformasi menempatkan pembangunan
bidang hukum sebagai proforma. Tidak ada kejelasan grand disain pembangunan
bidang hukum sehingga setiap GBHN hampir tidak pernah ada perubahan rumusan
pembangunan hukum, yakni menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.

Globalisasi Hukum

Oleh: Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta





Memahami dinamika globalisasi dengan segala dimensinya, maka globalisasi juga akan memberi pengaruh terhadap hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (Convergency).[1]

Kebebasan Menyatakan Pendapat

Oleh : Boy Yendra Tamin 

Dosen fakultas Hukum Univ Bung Hatta dan Advoka





Sukar untuk dipungkiri, bahwa tidak sedikit kasus hukum mencuat kepermukaan pada situasi politik yang “jungkir balik” setelah bergulirnya gelombang reformasi. Semangat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang begitu mengebu-gebu dikalangan banyak orang. Jika ada KKN atau indikasinya saja., sikat !

REFORMASI BUMN VIDE UU NOMOR 19 TAHUN 2003; Suatu kajian kritis

Oleh : Boy Yendra Tamin 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Paadang 



I. Pendahuluan



Setelelah melalui pembahasan yang alot, akhirnya semua Komisi DPR menyetujui RUU BUMN menjadi UU BUMN (UU No.19 Tahun 2003) dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Satu hal yang melatar belakangi pembentukkan UU BUMN adalah karena peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur BUMN di

Pandangan Bung Hatta Dalam Penegakkan Supremasi Hukum

Oleh: Boy Yendra Tamin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Advokat



Selain dikenal memiliki pandangan dan pemikiran yang luas dalam bidang ekonomi dan politik, Bung Hatta memiliki pandangan yang dalan terhadap hukum. Pandangan Bung Hatta terhadap penegakkan suoremasi hukum. Pandangan Bung Hatta tersebut menjadi penting ketika UUD 1945 sudah dengan tegas menyatakan dirinya sebagai

PENEGAKAN HUKUM

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH



                                                      Penegakan Hukum



Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu

Antara Politik Hukum dan Politik Pembangunan Hukum Nasional

Oleh: Boy Yendra Tamin





Berbicara mengenai politik hukum Indonesia, ia berarti kita membicarakan poltik hukum yang sudah terpola. Artinya yang kita bicarakan adalah politik hukum Indonesia yang secara rentang waktu adalah politik hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar yang berlaku (UUD 1945) dan waktu yang akan datang. Politik hukum suatu negara meliputi berbagai macam bidang sesuai dengan

PENEMUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI

Ulasan : Memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari apa yang termuat dalam etika profesi hukum sepertinya tidaklah sekedar mengharapkan terjaganya prilaku yang baik dari para professional dibidang hukum. Ketika dihubungkan dengan soal penemuan hukum, maka eksistensi etika profesi hukum menjadi sangat strategis karena penemuan hokum tidak terlepas dari kontribusi etika profesi hukum yang terjaga

Memahami Hukum Indonesia Yang Kehilangan “Nyawa”

Oleh: Boy Yendra Tamin




Sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan, jika Ketua Mahkamah Konstitusi Mohamad Mahfud MD menilai hukum Indonesia telah kehilangan nyawa, sehingga dapat dengan mudah dimasuki kepentingan-kepentingan sesaat yang bertentangan dengan cita dan tujuan hukum itu sendiri. Hal itu dikemukakan Mahfud saat memberikan kuliah umum bertema "Peran Mahkamah Konstitusi dalam

Judicial Discretion dan Mafia Peradilan

Oleh: Boy Yendra Tamin SH.MH



Putusan PN Jakarta terkait SKPP yang diterbitkan Kejaksaan Agung atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamza (dua pimpinan KPK) mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Bahkan ada yang menilai putusan PN Jakarta Selatan itu berindikasi pelemahan terhadap KPK. Kecurigaan terhadap putusan pengadilan bukanlah hal yang baru di negeri ini, namun tanpa