Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 11 Agustus 2012
Problematika negara hukum Pancasila dengan Kebebasan Beragama di Indonesia (Bagian Kedua dari Tulisan Konsep Negara Hukum Pancasila.....)
bagian Sebelumnya dari tulisan Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Kebebasan Beragama di Indonesia Oleh: ADITHIYA DIAR, S.H.
2. Problematika negara hukum Pancasila dengan Kebebasan Beragama di Indonesia.
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta
Jumat, 10 Agustus 2012
Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia
Oleh:
ADITHIYA DIAR, S.H.
Abstract
Rule of law / rechtstaat, both developed by Continental countries or Anglo-Saxon countries, has a "basic needs" of
recognition, guarantees of human rights upheld. In Indonesia, human rights arrangements have been published in the Indonesian constitution. important element of Indonesia's human rights recognition is the recognition of religious freedom.
Senin, 06 Agustus 2012
Jakarta Sebelum Proklamasi
Oleh: Adam
Malik
Kota
Jakarta tak bisa dipisahkan atau diasingkan
dari riwayat revolusi Indonesia,
karena kota Jakarta mengambil bagian tersendiri dalam revolusi kita. Jakarta
mempunyai arti kata kedudukan tersendiri disekeliling riwayat proklamasi itu. Jika ditilik keadaan
Kota Jakarta pada waktu menjadi ibu kota “Hindia Belanda” sewaktu masih bernama
Batavia, kemudian dizaman
Sabtu, 21 Juli 2012
Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Oleh: Janedjri
M. Gaffar[i]
Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Pendahuluan
Paradigma
susunan kelembagaan negara mengalami
perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan
2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru
dibentuk,meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang
dibentuk adalah Mahkamah
Selasa, 10 April 2012
Demokrasi dan hukum di Indonesia
Oleh: Boy Yendra Tamin,
SH, MH
Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan
atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dimana hukum seyogianya senantiasa
harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yaitu tegaknya negara hukum
yang demokratis dan berkeadilan sosial. Meski demikian ada pendapat yang
mengemukakan, bahwa adalah tidak benar seluruhnya jika hukum adalah alat
masyarakat untuk
Minggu, 18 Maret 2012
Anak Diluar Pekawinan Tidak Sama Dengan Anak Hasil Zina : Memahami Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
Oleh Boy Yendra Tamin
Belakangan
dalam kehidupan dunia hukum di Indonesia terlihat kecenderungan mudahnya
terjadi kotroversi terhadap suatu putusan pengadilan. Pada satu sisi kritisi
terhadap putusan pengadilan diperlukan, tetapi disisi lain pro-kontra terhadap
putusan pengadilan membingungkan publik.
Hal serupa itu seperti yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konsitusi (
MK) Nomor 46/
Minggu, 04 Maret 2012
Kedudukan Anak Diluar Perkawinanan (Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Oleh: Boy Yendra Tamin
Sejak diundangkannya UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan , seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam
Pasal 43.. Ketentuan ini menyebakan
anak-anak yang dilahirkan diluar
perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya (orangt ua laki-lakinya).
Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
Kedudukan
Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia [1]
Oleh: Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, SH[2].
Kedudukan
Kelembagaan
Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang
sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca
Perubahan
Rabu, 05 Oktober 2011
Menyoal Kebijakan Pembangunan (Pembentukan) Hukum Di Indonesia
Oleh: Boy Yendra Tamin
Memahami berbagai keadaan perkembangan
kehidupan hukum di Indonesia, sepertinya pemerintah perlu segara menuntaskan
suatu kebijakan terkait konsep pembangunan hukum. Mengapa ?
Ada pendapat yang menyatakan kita di
Indonesia tidak lagi memiliki tradisi pembentukan hukum, sejak dimulainya penjajahan
Belanda di Indonesia yang kemudian pembentukan hukum berada ditangan
Jumat, 23 September 2011
Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi (Bagian Kedua dari Satu Tulisan)
Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.[1
Uraian sebelumnya Klik Disini
Pancasila Sebagai Materi Konstitusi
Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila adalah dasar negara. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional?
Salah satu masalah pada
Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi (Bagian Pertama dari Satu Tulisan)
Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.[1]
PendahuluanPada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. [2] Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah
PendahuluanPada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. [2] Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah
Rabu, 07 September 2011
Trias Politica Dalam Perspektif Pembagian Kekuasaan
Oleh: Boy Yendra Tamin
Kata “kekuasaan” bukan lagi kata yang asing bagi banyak orang. Tetapi acapkali pula kata “kekuasaan” melahirkan masalah-masalah yang sukar untuk dipecahkan. Kekuasaan sering kali mendatangkan konflik dalam suatu masyarakat negara, terutama jika implementasi dari “kekuasaan” itu tidak terkonsepsi sedemikian rupa.
Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan ? banyak
Minggu, 21 Agustus 2011
Konstitusionalitas Kesamaan Hak Bagi Penyandang Cacat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Indonesia
Oleh : Adithiya Diar
ABSTRAC
Physical defect is people who have different physical that can be annoyed or it is an obstacle for them to do something as an usual. They are people who have a Right that must be respected by everyone and protected by States. The way of treating for them is the most important thing that can be done by States. It is only to guarantee to have an equal of human
Rabu, 10 Agustus 2011
Globalisasi Sebagai Sebuah Kenyataan
Oleh: Boy Yendra Tamin
Dosen Fakultas Hukum Univ Bung Hatta
Globalisasi bukanlah suatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikatagorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong trend globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua tiga dekade
Kamis, 04 Agustus 2011
Kepedihan Riwayat
Oleh Adalam Malik
Pada tanggal 14/15 Agustus 1945 kira-kira diwaktu magrib datanglah seorang tua yang memperkenalkan dirinya dengan nama Husin kerumah Sukarni di jalan Fort de Kock, dengan berpakaian celana hitam pendek, berkaos (short) dengan topi ditangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil pemuda dari Bajah-Banten Kosha. Sukarni gembira menerimanya, karena ia dapat berkenalan
DPR Mulai Cari Alasan Atas Rendahnya Produktivitas Kinerja Legislasinya
Catatan Ringan Boy Yendra Tamin
DPR mulai cari alasan atau dalil untuk mengantisipasi sorotan publik atas kinerjanya dalam soal legislasi yang menjadi tugas pokoknya. Hal itu setidaknya bisa ditangkap dari apa yang dinyatakan Teguh Juwarno Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI (antara,4/8/11), yang pada intinya menurut Teguh target program legislasi nasional (prolegnas) DPR
Kamis, 21 Juli 2011
Memahami Eksistensi Negara Hukum Indonesia Dan Konteksnya Dengan Kekuasaan
Oleh: Boy Yendra Tamin
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Advokat
Di dalam banyak literatur dikemukakan, bahwa negara hukum secara ide telah dikenal sejak zaman Plato di Yunani dengan Nomoi. Dalam perkembangannya, negara hukum adalah suatu konsep teoritik yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (kontinental). Dimana pada saat itu suasana bernegara berdasarkan
Minggu, 17 Juli 2011
Sistem Kepartaian di Indonesia: Kritik Terhadap Sistem Multi Partai
Oleh Boy Yendra Tamin
Undang-undang No 2 Tahun 2011 belum lama ini diundangkan dan merupakan perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jika dicermati UU yang baru itu sebenarnya secara substansial tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem kepartaian di Indonesia seperti yang kita saksikan saat ini. Artinya, untuk tahun-tahun mendatang rakyat Indonesia
Rabu, 29 Juni 2011
Pergeseran Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
Oleh: Adithiya Diar
A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah bangsa. Melihat dari tatatan hukum yang ada, negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum yang mengarah kepada Eropa Kontinental. Dimana ciri-ciri sistem hukum Eropa Kontinental yang menonjol yaitu adanya berbagai ketentuan-ketentuan
Rabu, 22 Juni 2011
Proklamasi Ditandatangani
Oleh : Adam Malik
Pada malam 16 Agustus 1945 kira-kira tengah malam, ketika penduduk Jakarta sudah tidur, tibalah rombongan Sukarno-Hatta dari Rengas-Dengklok, menuju Oranje Nassauboulevard, rumah Laksamada Maeda.
Sebelum rombongan itu tiba, orang-orang dari berbagai rombongan yang tersebut di atas , sudah mengetahui bahwa Sukarno-Hatta akan kembali ke Jakarta dan orang-orang yang dekat
Langganan:
Postingan (Atom)