Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hukum Tata Negara. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 11 Agustus 2012

Problematika negara hukum Pancasila dengan Kebebasan Beragama di Indonesia (Bagian Kedua dari Tulisan Konsep Negara Hukum Pancasila.....)





bagian Sebelumnya dari tulisan  Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Kebebasan Beragama di Indonesia Oleh: ADITHIYA DIAR, S.H.

2. Problematika negara hukum Pancasila dengan Kebebasan  Beragama di Indonesia.



Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta

Jumat, 10 Agustus 2012

Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia





Oleh:
ADITHIYA DIAR, S.H.



Abstract

Rule of law / rechtstaat, both developed by Continental countries or Anglo-Saxon countries, has a "basic needs" of
recognition, guarantees of human rights upheld. In Indonesia, human rights arrangements have been published in the Indonesian constitution. important element of Indonesia's human rights recognition is the recognition of religious freedom.

Senin, 06 Agustus 2012

Jakarta Sebelum Proklamasi




Oleh: Adam
Malik



Kota
Jakarta tak bisa dipisahkan atau diasingkan 
dari riwayat revolusi  Indonesia,
karena kota Jakarta mengambil bagian tersendiri dalam revolusi kita. Jakarta
mempunyai arti kata kedudukan tersendiri disekeliling  riwayat proklamasi itu. Jika ditilik keadaan
Kota Jakarta pada waktu menjadi ibu kota “Hindia Belanda” sewaktu masih bernama
Batavia, kemudian dizaman

Sabtu, 21 Juli 2012

Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia


Oleh: Janedjri
M. Gaffar[i]

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Pendahuluan



Paradigma
susunan kelembagaan negara mengalami 
perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan
2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru
dibentuk,meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang
dibentuk adalah Mahkamah

Selasa, 10 April 2012

Demokrasi dan hukum di Indonesia


Oleh: Boy Yendra Tamin,
SH, MH



Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan
atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Dimana hukum seyogianya senantiasa
harus mengacu pada cita-cita masyarakat bangsa, yaitu tegaknya negara hukum
yang demokratis dan berkeadilan sosial. Meski demikian ada pendapat yang
mengemukakan, bahwa adalah tidak benar seluruhnya jika hukum adalah alat
masyarakat untuk

Minggu, 18 Maret 2012

Anak Diluar Pekawinan Tidak Sama Dengan Anak Hasil Zina : Memahami Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010


Oleh Boy Yendra Tamin





Belakangan
dalam kehidupan dunia hukum di Indonesia terlihat kecenderungan mudahnya
terjadi kotroversi terhadap suatu putusan pengadilan. Pada satu sisi kritisi
terhadap putusan pengadilan diperlukan, tetapi disisi lain pro-kontra terhadap
putusan pengadilan membingungkan publik. 
Hal serupa itu seperti yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konsitusi (
MK) Nomor 46/

Minggu, 04 Maret 2012

Kedudukan Anak Diluar Perkawinanan (Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010


Oleh: Boy Yendra Tamin









Sejak diundangkannya UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan , seorang anak yang  dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam
Pasal 43.. Ketentuan ini  menyebakan
anak-anak yang  dilahirkan diluar
perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan  bapaknya (orangt ua laki-lakinya). 

Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia





Kedudukan
Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia [1] 



Oleh: Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, SH[2].



Kedudukan
Kelembagaan



Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang
sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca
Perubahan

Rabu, 05 Oktober 2011

Menyoal Kebijakan Pembangunan (Pembentukan) Hukum Di Indonesia


Oleh: Boy Yendra Tamin



Memahami berbagai keadaan perkembangan
kehidupan hukum di Indonesia, sepertinya pemerintah perlu segara menuntaskan
suatu kebijakan terkait konsep pembangunan hukum. Mengapa ?



Ada pendapat yang menyatakan kita di
Indonesia tidak lagi memiliki tradisi pembentukan hukum, sejak dimulainya penjajahan
Belanda di Indonesia yang kemudian pembentukan hukum berada ditangan

Jumat, 23 September 2011

Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi (Bagian Kedua dari Satu Tulisan)


Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.[1




Uraian sebelumnya  Klik Disini
Pancasila Sebagai Materi Konstitusi

Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa. Pancasila adalah dasar negara. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional?




Salah satu masalah pada

Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi (Bagian Pertama dari Satu Tulisan)

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.[1]

PendahuluanPada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu; (2) ideologi dalam arti netral; dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. [2] Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah

Rabu, 07 September 2011

Trias Politica Dalam Perspektif Pembagian Kekuasaan


Oleh: Boy Yendra Tamin






Kata “kekuasaan” bukan lagi kata yang asing bagi banyak orang. Tetapi acapkali pula kata “kekuasaan” melahirkan masalah-masalah yang sukar untuk dipecahkan. Kekuasaan sering kali mendatangkan konflik dalam suatu masyarakat negara, terutama jika implementasi dari “kekuasaan” itu tidak terkonsepsi sedemikian rupa.




Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan ? banyak

Minggu, 21 Agustus 2011

Konstitusionalitas Kesamaan Hak Bagi Penyandang Cacat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Indonesia



Oleh : Adithiya Diar



ABSTRAC

Physical defect is people who have different physical that can be annoyed or it is an obstacle for them to do something as an usual. They are people who have a Right that must be respected by everyone and protected by States. The way of treating for them is the most important thing that can be done by States. It is only to guarantee to have an equal of human

Rabu, 10 Agustus 2011

Globalisasi Sebagai Sebuah Kenyataan



Oleh: Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Univ Bung Hatta





Globalisasi bukanlah suatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikatagorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong trend globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua tiga dekade

Kamis, 04 Agustus 2011

Kepedihan Riwayat


Oleh Adalam Malik 





Pada tanggal 14/15 Agustus 1945 kira-kira diwaktu magrib datanglah seorang tua yang memperkenalkan dirinya dengan nama Husin kerumah Sukarni di jalan Fort de Kock, dengan berpakaian celana hitam pendek, berkaos (short) dengan topi ditangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil pemuda dari Bajah-Banten Kosha. Sukarni gembira menerimanya, karena ia dapat berkenalan

DPR Mulai Cari Alasan Atas Rendahnya Produktivitas Kinerja Legislasinya


Catatan Ringan Boy Yendra Tamin  




DPR mulai cari alasan atau dalil untuk mengantisipasi sorotan publik atas kinerjanya  dalam soal legislasi yang menjadi tugas pokoknya. Hal itu setidaknya bisa ditangkap dari apa yang dinyatakan Teguh Juwarno Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI (antara,4/8/11), yang pada intinya menurut  Teguh target program legislasi nasional (prolegnas) DPR

Kamis, 21 Juli 2011

Memahami Eksistensi Negara Hukum Indonesia Dan Konteksnya Dengan Kekuasaan


Oleh: Boy Yendra Tamin  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Advokat




Di dalam banyak literatur dikemukakan, bahwa negara hukum secara ide telah dikenal sejak zaman Plato di Yunani dengan Nomoi. Dalam perkembangannya, negara hukum adalah suatu konsep teoritik yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (kontinental). Dimana pada saat itu suasana bernegara berdasarkan

Minggu, 17 Juli 2011

Sistem Kepartaian di Indonesia: Kritik Terhadap Sistem Multi Partai



Oleh Boy Yendra Tamin  






Undang-undang No 2 Tahun 2011 belum lama ini diundangkan dan merupakan perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jika dicermati UU yang baru itu sebenarnya secara substansial tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem kepartaian di Indonesia seperti yang kita saksikan saat ini.  Artinya, untuk tahun-tahun mendatang rakyat Indonesia

Rabu, 29 Juni 2011

Pergeseran Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006



Oleh: Adithiya Diar



A. Pendahuluan






Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdemokrasi dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah bangsa. Melihat dari tatatan hukum yang ada, negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum yang mengarah kepada Eropa Kontinental. Dimana ciri-ciri sistem hukum Eropa Kontinental yang menonjol yaitu adanya berbagai ketentuan-ketentuan

Rabu, 22 Juni 2011

Proklamasi Ditandatangani



Oleh : Adam Malik



Pada malam 16 Agustus 1945 kira-kira tengah malam, ketika penduduk Jakarta sudah tidur, tibalah rombongan Sukarno-Hatta dari Rengas-Dengklok, menuju Oranje Nassauboulevard, rumah Laksamada Maeda.



Sebelum rombongan itu tiba, orang-orang dari berbagai rombongan  yang tersebut di atas , sudah mengetahui bahwa Sukarno-Hatta akan kembali ke Jakarta dan orang-orang yang dekat