Kisah Syekh Haji Abdul Majid Dirampok Penyamun

Sebelumnya
telah dikisahkan bagaimana Syekh Abdul Majid dimasa baru belajar di Surau
Tanjung Bonai dan Cincin Guru, kali ini kisah Abdul Majid dirampok penyamun
yang mencari uang merah.-Dunia hukum-



Disusun oleh: Buya
Haji Ramli, M.Nur Engku Mudo, Almanar HAM.



Sebagaimana
lazimnya dihari Kamis, murid-murid tidak belajar. Mereka yang jauh dari kampong
halaman , berusaha mencari nafkah

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang DI PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat

Oleh : Asri Wijayanti, S.H.,MH




I.Pendahuluan



foto suaramerdeka.com


Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu
bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain.
Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang
selanjutnya disebut sebagai pegawai atau

Kisah Syekh H Abdul Majid dan Cincin Guru

Setelah
bermalan di Tanjung Sungayang di rumah Pedagang Tembakau, Syekh Abdul Majid
remaja berjalan ke Lintau sesuai dengan saran mamak pedagang tembakau . Syekh
Abdul Majid remaja menemukan guru di Tanjung Bonai – Dunia hukum.



Disusun oleh: Buya Haji Ramli, M.Nur Engku Mudo, Almanar HAM.





Setibanya
di Lintau, tepatnya di Balai Tangah Abdul Majid berpisah dengan kawan yang
seiring dari 

Deelneming (Penyertaan) Dalam Peristiwa Pidana: Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan Penerapannya

Catatan Hukum Boy Yendra Tamin



Dalam proses penegakkan hukum pidana kerap dipergunakan
Pasal 55 ayat 1 Ke1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak
pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Dalam kajian hukum
pidana terkait pasal 55 KUHP itu secara teoritik dikenal dengan apa yang
disebut dengan deelneming (penyertaan). Dalam konteks ini, deelneming adalah

Kisah Syekh H. Abdul Majid Guguk Salo Dengan Ibu dan Mamak Pedagang

Petunjuk
pertama mendapatkan guru di Nagari Lintau didapat Abdul Majid dari pedagang
tembakau di Pasar Sumanik.---Dunia hukum—






Disusun oleh: Buya
Haji Ramli, M.Nur Engku Mudo, Almanar HAM.




Jalan Menuju Nagari Sumanik (Foto:Boy Y Tamin)


Dengan
langkah terayun-ayun Syekh Abdul Majid remaja mulai meninggalkan Nagari Lawang
Mandahiling akan memasuki Nagari Supayang, ia ditegur oleh

Masa Kecil Dan Mencari Ilmu Syekh Haji Abdul Majid Guguk Salo

Pada
tulisan sebelumnya telah dikisahkan kilasan sosok Syek Haji Abdul Majid Guguk
Salo dan tulisan berikut adalah catatan masa kecil dan mencari Ilmu dari Syekh Haji
Abdul Majid.

(Bagian Pertama Klik Disini



Disusun oleh: Buya Haji Ramli, M.Nur
Engku Mudo, Almanar HAM.





Hari
dan tanggal lahir Syek Haji Abdul Majid tidak diketahui secara pasti. Sebab
pada umumnya orang-orang tua dahulu

Sejarah Hidup Syekh Haji Abdul Majid (Guguk Salo)

Syekh Haji Abdul Majid lahir di Lawang Mandahiling  tahun 1873 dan wafat tahun 1958 dan dimakamkan di Guguk Salo Kenagarian Lawang Mandahiling, Kecamatan Salimpaung Kab Tanah Datar.  



Disusun oleh: Buya Haji Ramli, M.Nur
Engku Mudo, Almanar HAM.





Syekh
Haji Abdul Majid adalah seorang Ulama yang bersifat pendidik. Pengasuh dan
pengajar bagi orang tua-tua yang tidak punya kesempatan

Tenggang Waktu Pengajuan Kasasi dan Penyampaian Memori Kasasi

Catatan Hukum Boy Yendra Tamin.





Setiap perkara
yang selesai diperiksa dan diputus di pengadilan tingkat pertama kepada para
pihak atau pihak–pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melakukan upaya
hukum apabila tidak puas atau keberatan atas putusan majelis hakim melalui upaya
banding atau kasasi. Satu hal yang perlu menjadi perhatian dari pengajuan permohonan
banding atau kasasi

Pengacara Cina wajib sumpah setia pada Partai Komunis

.Duniahukum-Kehidupan hukum suatu negara memang tidak sama, termasuk kedalamnya
pengaturan mengenai keberadaan penegak hukumnya sebagaimana halnya dengan
pengacara(advokat). Dalam kaitan ini menarik apa yang terjadi di Cina, dimana
para pengacara harus mengucapkan janji setia kepada Partai Komunis, suatu hal
yang mungkin tidak bisa diterima para advokat di Indonesia. Soal keharusan para

Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum Per 21 Maret 2012

Dunia hukum--- Hampir setahun yang lalu tepatnya 5 Mei
201,  blog Dunia Hukum ini menuliskan
tentang program studi Ilmu Hukum di Indonesia dan akreditasnya. Dalam catatan
tahun lalu itu tercatat 308 Program Studi Ilmu Hukum yang tersebar diberbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Sementara pada tahun
2012 ini jumlah program studi Ilmu Hukum bertambah menjadi 320

Daftar Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hukum Pidana

Dunia hukum -- Di Indonesia ada ribuan jumlah Undang-Undang (UU)
dan bisa terkelompok dalam beberapa bidang Hukum atau kajian disiplin Ilmu
Hukum. Disisi selain dapat pula dikelompokan secara sektoral.  Berikut ada
beberapa UU yang termasuk dalam bidang hukum pidana;



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (S.1915-732)
Peraturan Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 1945)
Menyatakan Berlakunya

Menyaksikan Konser Lady GaGa Haram ?

Lady GaGa 


Dunia hukum --- Meskipun
tidak mewakili MUI tetapi sebagai pribadi Ketua MUI KH Kholil Ridwan
berpendapat “haram hukumnya menyaksikan konser Ladi GaGa. Kontan saja pendapat
Ketua MUI itu menuai  pro-kontra. Pendapat ketua MUI KH. Kholil Ridwan itu selengkapnya seperti tulis kapanlagi.com
(20/3/2012);

Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Kholil Ridwan menegaskan pendapatnya

Anak Diluar Pekawinan Tidak Sama Dengan Anak Hasil Zina : Memahami Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Oleh Boy Yendra Tamin





Belakangan
dalam kehidupan dunia hukum di Indonesia terlihat kecenderungan mudahnya
terjadi kotroversi terhadap suatu putusan pengadilan. Pada satu sisi kritisi
terhadap putusan pengadilan diperlukan, tetapi disisi lain pro-kontra terhadap
putusan pengadilan membingungkan publik. 
Hal serupa itu seperti yang terjadi dengan putusan Mahkamah Konsitusi (
MK) Nomor 46/

Apa Kabar KUHPerdata Indonesia Ketika KUHPerdata Belanda Telah Direvisi

Catatan Hukum :Boy Yendra
Tamin





Bagi
kalangan hukum di Indonesia sudah tidak asing lagi, bahwa Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek-BW)
yang sekarang berlaku di Indonesia adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda
dan dikenal pula dengan hukum perdata barat. Sebagai sebuah UU  yang berasal dari pemerintah Kolonial
Belanda, maka tentu isi dan jiwanya tidak

Menuju Terciptanya Pekerjaan Yang Lebih Baik dan Jaminan Perlindungan Bagi Para Pekerja

Dunia hukum --- Indonesia
belum menciptakan pekerjaan yang baik dalam jumlah memadai agar para pekerja dapat
merasakan sepenuhnya manfaat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pekerjaan
adalah  salah satu dari sedikit aset yang
dimiliki kalangan miskin. Jika mereka memperoleh pekerjaan yang baik,  maka mereka akan berkesempatan mendapatkan
penghasilan yang cukup untuk keluar dari kemiskinan.

Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia

“Masalah
perusakan dan pencemaran lingkungan masih menjadi masalah serius saat ini dan
pada masa datang dengan segala dampaknya bagi kelansgungan hidup dan
kehidupan manusia. Pencegah dan penindakan terhadap para pelaku perusak dan
pencemaran lingkungan  juga sangat
terkait bagaimana hukum lingkungan dibentuk dan ditegakkan.” (dunia hukum)





Oleh: Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM




Prof.

Pengadaan Tanah Selain Untuk Kepentingan Umum Pasca Diundangkannya Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2012.

Oleh: Boy Yendra Tamin







Dunia hukum---Pasca
diundangkannya UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum, maka bagaimanakah nasib pengadaan tanah selain  untuk kepentingan umum ? Pertanyaan ini
menjadi penting, karena UU No 12 Tahun 2012 tidak menyebutkan dalam rumusan
pasal-pasalnya menganai pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum sebagaimana
adanya dalam Perpres

Anda Berminat Jadi Jurnalis Media Nasional ? Inilah Peluangnya.

Pekerjaan sebagai seorang jurnalis selain penuh tantangan sekagus menyenangkan. Apabila anda berminat dan punya bakat jadi jurnalis inilah peluangnya, Harian Republika dan Republika.co.id membuka kesempatan bagi anda yang memenuhi syarat tertentu menjadi seorang jurnalis. Syarat dan pengajuan lamaran seperti dibawah ini;





infomasi lansung bisa anda dapat dengan Klik DISINI (hd-1)

Dari Gempa Besar: Kemandirian dan Ketegaran Rakyat Jepang Menghadapi Bencana Yang Patut Dicontoh

Dunia hukum-- Masih ingat gempa besar dan tsunami yang melanda
Jepang setahun lalu ? Tentu masyarakat dunia belum melupakannya, meskipun ekspose
media atas gempa dan tsunami di Jepang itu tidak demikian heboh.  Tidak terlihat masyarakat Internasional turun
tangan ikut menangani gempa Jepang seperti yang terjadi di Aceh beberapa tahun
lalu.  Itukah tanda dari kemandirian dan
ketegaran masyarakat

Menyoal Penahanan Berdasarkan Bukti Yang Cukup

Oleh
Boy Yendra Tamin











Apabila seseorang diduga keras atau disangka melakukan suatu kejahatan/ kriminal atau tindak pidana, maka
terhadap diri yang bersangkutan dapat dilakukan penahanan oleh penyidik
(polisi/jaksa), penuntut umum (Jaksa) atau oleh hakim, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan. Kapan dan mengapa seseorang ditahan pihak
berwenang ?



Dalam dan atas

Presiden Terbitkan Peraturan Pemerintah Penetapan Sei Mangkei dan Tanjung Lesung Sebagai Kawasan Ekonom Khusus

Dunia
Hukum – Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2012 dan PP No 29 Tahun
2012 pemerintah menetapkan  Tanjung
Lesung dan Sei Mangkei kei sebagai kawasan ekonomi khusus. Pertimbangan
pemerintah menetapkan kedua daerah itu sebagai kawasan ekonomi khusus  para pengusul telah memenuhi dan melengkapi kriteria
dan persyaratan penetapan kedua daerah tersebut sebagai kawasan ekonomi  khusus.

Orang Terkaya Di Dunia, Orang Terkaya Di Indonesia Dan Orang Kaya Baru di Indonesia

Michael Hartono dan R. Rudi Hartono (Foto:inilah.com)


Siapakah
orang terkaya di dunia dan terkaya di Indonesia saat ini ? majalah Forbes telah
mengeluarkan daftarnya, tetapi sebelum itu soal kaya dan miskin merupakan dua
kutup yang saling memberi nilai. 
Seseorang dikatakan kaya karena ada yang miskin dan seseorang dikatakan
miskin karena ada yang kaya. Meskipun soal kaya dan miskin itu

Kisah Seorang Sahabat Disangka Menggunakan Surat Palsu

Catatan hukum Boy Yendra Tamin



Suatu
hari seorang sahabat menyampaikan kisahnya (masalahnya) kepada saya, bahwa ia telah sangka
sebagai orang yang menggunakan surat palsu. Sahabat saya itu mengisahkan ia
diberikan sepucuk surat seseorang yang isinya mewariskan harta pusaka  yang ditulis di atas kertas segel bertahunkan
1975 dan surat pewarisan harta pusaka itu juga dibuat tahun 1975.

Keputusan Menkumham Mengetatkan Pembebasan Bersyarat dan Remisi Bertentangan Dengan Hukum Yang Berlaku

Dunia Hukum-- Berita baik bagi narapidana  kasus korupsi yang tempo hari tidak jadi
mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi akibat program pengetatan dari
Kementerian Hukum dan Ham. Berita baik itu 
timbul setelah PTUN Jakarta memenangkan gugatan para penggugat atas keputusan
Menteri Hukum dan HAM sekaiatan dengan kebijakan moratorium pembebasan
bersayarat dan remisi napi korupsi.  Hal

Peluang (Lowongan) Penerimaan CPNS 2012

Masih ingat dengan
kebijakan moratorium CPNS yang diambil pemerintah ?  Meskipun demikian untuk tahun 2012 pemerintah
masih melakukan pengadaan CPNS tetapi hanya untuk hon0rer tertinggal. Jpnn.com (4/3/2012) 
meyebutkan, kendati dalam moratorium CPNS masih diberikan kesempatan
kepada daerah untuk melaksanakan penerimaan pegawai baru, namun hal itu sulit
direalisasikan. Pasalnya, anggaran untuk

Otonomi Daerah Dalam UU Pemerintahan Daerah Yang Silih Berganti

Catatan Hukum Boy Yendra Tamin



Gagasan untuk merevisi UU No.22/1999 itu pun kemudian direalisasikan yakni dengan diundangkannya UU No.32 /2004.  Revisi atas UU 22/1999 yang hanya baru beberapa tahun itu sekaligus menunjukkan soal otonomi daerah bergantung pada “selera” politik dan kekuasaan. Meskipun dalam penjelasan UU No 32/2004 diangkat beberapa alasan untuk melakukan perubahan UU No 22/

Kedudukan Anak Diluar Perkawinanan (Perkawinan Bawah Tangan) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Oleh: Boy Yendra Tamin









Sejak diundangkannya UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan , seorang anak yang  dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur dalam
Pasal 43.. Ketentuan ini  menyebakan
anak-anak yang  dilahirkan diluar
perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan  bapaknya (orangt ua laki-lakinya). 

Terdakwa Tidak Disumpah Konstitusional

Dunia hukum-Dalam KUHAP tidak ada kewajiban seorang terdakwa harus disumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana layaknya pada seorang saksi.  Tidak disumpahnya terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan dinyatakan MK sebagai konstitusional yang dituangkan dalam putusan MK dalam persidangan uji materil terhadap pasal 155 dan pasal 160 ayat 3 UU No 8 Tahun 1981.  Hal itu

Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan
Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia [1] 



Oleh: Prof. Dr. Jimly
Asshiddiqie, SH[2].



Kedudukan
Kelembagaan



Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang
sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca
Perubahan

Wiranto Ditunding Ingin Gulingkan SBY

Ditengah ramainya pembicaraan publik seputar kasus
korupsi  muncul isu baru , yakni ada
rencana  untuk menggulingkan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tundingan itu datang dari Wakil Sekretaris
Partai Demokrat Ramadhan Pohan dan ditujukan kepada Wiranto sebagaimana
diberitakan tempo.co.(2/3/2012).  Selengkapnya
Tempo co memberitakan;



Wiranto ,(Foto:Tempo.co)



Ketua Umum Partai

Pembagian Urusan (Kewenangan) Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah

Oleh: Boy Yendra Tamin


Indonesia sebagai negara  kesatuan maka dalam negara Indonesia  tidak dikenal negara dalam negara sebagaimana layaknya pada negara federal.  Meskipun demikian, secara teoritis  negara kesatuan  mengenal dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.



Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 indonesia adalah negara 

Inilah Salinan Perma No 2 Tahun 2012 Yang Ramai Dibicarakan Publik

Berbagai pandangan terhadap terbitnya Perma No 2 Tahun 2012 masih terus terjadi, bahkan Ketua MA yang baru sempat menyatakan kebingunannya atas respos publik.  Bahkan Perma No 2 Tahun 2012 yang ramai dibicarakan publik, menurut tokoh hukum Adnan Buyung Nasution sebagaimana dilaporkan okezone,com   merupakan  respon yang terburu-buru dari MA atas bermunculannya kasus-kasus seperti nenek

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali Bingung Dengan Respon Publik Atas Terbitnya Perma No 2 Tahun 2012

Dunia hukum – Peraturan Mahkamah Agung (Perma ) No 2 Tahun 2012 yang diterbitkan Mahkamah Agung baru-baru ini mendapat respon yang beragam dari publik, termasuk kalangan yang sehari-hari akrab dengan kehidupan hukum. Perma No 2 Tahun 2012 diterbitkan MA sebagai respon atas adanya kecaman dari masyarakat ketika hakim memutuskan perkara pencurian sandal atau sejumlah perkara kecil lainnya.