Jumat, 26 Agustus 2011

Sistem Hukum Global dalam Perspektif Politik Hukum Nasional


Oleh : Boy Yendra Tamin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta





Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan social bangsa bersangkutan,[1] maka sebenarnya pembentukan hukum suatu negera harus bebas dari pengaruh dan kepentingan negara lain. Kalau belakangan terdengar nyaring disuarakan, kita butuh pembentukan hukum yang demokratis, namun pembentukan hukum yang

Selamat Hari Raya Idul Fitri




baner by jendelakita.net



Segenap keluarga besar (advokat/pengacara, staf dan pimpinan Kantor Hukum Boy Yendra Tamin dan Rekan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri  kepada klien, instansi terkait dan jaringan kerja Kantor Hukum Boy Yendra Tamin dan Rekan. Mohon maaf lahir bathin. Semoga Allah swt memberkahi kita semua. Amin.

Kamis, 25 Agustus 2011

Penyebab Terjadinya Perselingkuhan


Ulasan Boy Yendra Tamin


Foto:Tribunnews.com




Kalau mau tahu bagaimana indahnya perselingkuhan tanya sama mereka yang pernah berselingkuh dan kalau mau tau bagaimana susah dan buruknya dampak plus derita yang ditingkalkannya, juga tanya sama mereka pernah berselingkuh. Tapi pertanyaan pentingnya memang bukan pada bagaimana indah dan buruknya suatu perselingkuhan, sebab seleingkuh  itu

Positivisme Hukum di Indonesia dan Perkembangannya


Oleh: Boy Yendra Tamin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta





Kajian terhadap positivisme hukum di Indonesia menjadi sangat penting selain dari pada melihat perdebatan-perdebatan yang berakar pada soal pilihan aliran (teori) hukum mana yang baik atau yang kurang tepat diterapkan di Indonesia. Hal ini setidaknya dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh

Minggu, 21 Agustus 2011

Konstitusionalitas Kesamaan Hak Bagi Penyandang Cacat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Indonesia



Oleh : Adithiya Diar



ABSTRAC

Physical defect is people who have different physical that can be annoyed or it is an obstacle for them to do something as an usual. They are people who have a Right that must be respected by everyone and protected by States. The way of treating for them is the most important thing that can be done by States. It is only to guarantee to have an equal of human

Sabtu, 20 Agustus 2011

Eksistensi Peraturan Daerah Dan Pembentukannya





Oleh Boy Yendra Tamin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta




Apabila dipahami, bahwa hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa bersangkutan,[1] karena itu pembentukan hukum (peraturan perundang-undagan) sangat pokok pada sebuah negara, apalagi bagi sebuah negara yang menyatakan dirinya negara hukum. Persoalannya kemudian, mengapa seringkali

Jumat, 19 Agustus 2011

DINAMIKA PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA




Oleh Boy Yendra Tamin



Dosen Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta



Enam GBHN
(Garis-garis Besar Haluan Negara) pada era prareformasi menempatkan pembangunan
bidang hukum sebagai proforma. Tidak ada kejelasan grand disain pembangunan
bidang hukum sehingga setiap GBHN hampir tidak pernah ada perubahan rumusan
pembangunan hukum, yakni menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.

Kamis, 18 Agustus 2011

Mengapa Nazaruddin Menulis Surat Ke SBY ?


Catatan Ringan Boy Yendra Tamin, 





Benarkah Nazaruddin menulis surat ke Presiden SBY untuk mengundang simpati publik ? Dan banyak kalangan menilai surat Nazarudin sebagai upaya “tawar menawar”. Hal itu bisa jadi jika dicermati apa yang tertulis dalam surat Nazaruddin itu, tetapi yang tidak kalah pentingnya, mengapa Nazaruudin harus membuat surat yang isinya serupa itu kepada SBY. Ada yang

Kabupaten/kota Terancam Kena Sanksi Tidak Mendapat Alokasi Dana Tugas Pembantuan Apabila Bupati/Walikota Tidak Mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan



Catatan Ringan Boy Yendra Tamin





Kabupaten/kota terancam kena sanksi tidak mendapat alokasi dana tugas pembantuan apabila bupati/walikota tidak mengikuti atau menghadiri koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sanksi tersebut ditegaskan dalam PP No 23 Tahun 2011 sebagai perubahan atas PP No 19 Tahun 2010.



Sabtu, 13 Agustus 2011

Sekilas Wilayah Perairan Indonesia


Oleh Boy Yendra Tamin



Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung hatta







Tidak ada negara bila tidak ada wilayah. Ini berarti eksistensi wilayah sangat penting bagi suatu negara sebagaimana juga halnya dengan Negara Indonesia. Secara fisikal wilayah suatu negara dapat hanya berupa daratan saja atau berupa daratan dan lautan (perairan). Sehingga dalam dalam perkembangannya kemudian dikenal

Rabu, 10 Agustus 2011

Perburuk Citra Polisi


Boy Yendra: Penembakan Langgar KUHAP




Padang, Padek—Anggota Police Wacth Sumbar, Ilhamdi Taufik menyayangkan kasus penembakan terhadap Hendra, 40, warga Jorongtuo, Nagari Bonjol, Kecamatan Kotobesar, Kabupaten Dharmasraya oleh oknum polisi, Minggu (7/8). Menurutnya, tindakan tersebut bisa menambah buruk citra polisi di mata masyarakat.



“Seharusnya polisi mengamankan korban terlebih dahulu,

Globalisasi Hukum


Oleh: Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta





Memahami dinamika globalisasi dengan segala dimensinya, maka globalisasi juga akan memberi pengaruh terhadap hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (Convergency).[1]

Globalisasi Sebagai Sebuah Kenyataan



Oleh: Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Univ Bung Hatta





Globalisasi bukanlah suatu yang baru, semangat pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru bisa dikatagorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga merupakan pendorong trend globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi dua tiga dekade

Selasa, 09 Agustus 2011

Pemeriksaan Perkara Banding Bila Terdakwa Tidak Ditahan


Catatan Ringan Boy Yendra Tamin





Sebenarnya pemeriksaan satu perkara pidana pada tingkat banding pada pengadilan tinggi tidak tergantung pada apakah terdakwanya ditahan atau tidak. Prinsip dasar pemeriksaan perkara baik pada pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi adalah sama, yakni pemeriksaan perkara harus dilaksanakan secepat-cepatnya, efisien dan efektif. Namun demikian, dalam

Wilayah Pesisir dan Otonomi Daerah


Oleh Boy Yendra Tamin  

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta








Desentralisasi (otonomi) tidak saja dipandang sebagai penolakan terhadap pemerintahaan yang sentralistik tetapi lebih dari itu, susunan organisasi yang bercorak desentralistik mempergunakan desentralisasi sebagai dasar susunan organisasi dan dapat di jumpai baik pada negara yang berbentuk kesatuan maupun pada negara

Sabtu, 06 Agustus 2011

Moratorium PNS Dilakukan Selektif





Meskipun moratorium PNS direncanakan selama satu tahun (september 2011-2012), tetapi untuk 2011 masih ada penerimaan PNS pengganti pensiun dan diarahakn kepada instansi pemerintah yang benar-benar membutuhkan dan jumlahnya sekitar 100  ribu-an orang lebih. 



Humas Menpan menyebutkan, Menpan-RB E.E. Mangindaan mengatakan, moratorium PNS akan dilakukan secara selektif dilakukan satu tahun,

Kamis, 04 Agustus 2011

Kepedihan Riwayat


Oleh Adalam Malik 





Pada tanggal 14/15 Agustus 1945 kira-kira diwaktu magrib datanglah seorang tua yang memperkenalkan dirinya dengan nama Husin kerumah Sukarni di jalan Fort de Kock, dengan berpakaian celana hitam pendek, berkaos (short) dengan topi ditangannya. Ia memperkenalkan diri sebagai wakil pemuda dari Bajah-Banten Kosha. Sukarni gembira menerimanya, karena ia dapat berkenalan

DPR Mulai Cari Alasan Atas Rendahnya Produktivitas Kinerja Legislasinya


Catatan Ringan Boy Yendra Tamin  




DPR mulai cari alasan atau dalil untuk mengantisipasi sorotan publik atas kinerjanya  dalam soal legislasi yang menjadi tugas pokoknya. Hal itu setidaknya bisa ditangkap dari apa yang dinyatakan Teguh Juwarno Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI (antara,4/8/11), yang pada intinya menurut  Teguh target program legislasi nasional (prolegnas) DPR

Selasa, 02 Agustus 2011

Semiotika Hukum

SEMIOTIKA HUKUM SEBAGAI MODEL PEMAHAMAN HUKUM SEBAGAI SIMBOLOleh : Turiman Fachturahman Nur, SH.MHumAbstrakMengingat hukum terkandung didalamnya unsur-unsur etik-moral-norma dan tindakan serta nilai-nilai. Hukum tidak saja berupa teks tertulis, melainkan banyak menampilkan simbol-simbol, gambar, tanda, warna dan gerakan, maka pluralisme pemaknaan akan hal-hal tersebut selalu terjadi pluraritas

Senin, 01 Agustus 2011

Kesaksian WS Rendra Tentang Kehidupan Hukum Di Indonesia


Catatan Ringan ; Boy Yendra Tamin





WS Rendra memang telah tiada, ia dipanggil pulang Sang Pencipta dalam usia 74 tahun pada 6 Agustus 2009. Sebagai seorang seniman, budayawan dan penyair legendaris WS.Rendra begitu lekat dihati bangsa Indonesia dan bukan hanya bagi kalangan seniman dan sastrawan saja.  Karya sajak WS Rendra yang sarat makna dan penuh kritik sosial menggugah hati siapa saja