TAP MPR Kembali Masuk Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Catatan Hukum Boy Yendra Tamin






Sekitar 7 tahun yang lalu pembentuk UU (DPR dan pemerintah) mengeluarkan atau tidak memasukkan Tap MPR sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU No 10 Tahun 2004.  Dikeluarkannya atau tidak dimasukkannya Tap MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan

Indonesia Setelah Merdeka: Menyusun Hukum Tanah Untuk Rakyat *

"Persoalan pertanahan masih merupakan masalah yang pelik di Indonesia sampai saat ini dalam berbagai aspek dan dimensi-Beyete"

Oleh : Erman Rajagukguk**

 

1. Pendahuluan



Setelah berkali-kali usaha dilakukan oleh berbagai panitia, akhirnya DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat – Gotong Royong) menyetujui suatu undang-undang agrarian yang baru pada tahun 1960. Judulnya menunjukkan bahwa

Rekening Pejabat Daerah: Pernyataan Yunus Hussein Layak Ditindaklanjuti

Padang (Suara Karya): Pengamat Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Provinsi Sumbar Boy Yendra Tamin berpandangan, pernyataan mantan ketua Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Hussein harus dituntaskan agar tidak bias.






Dekan Fakultas Hukum UBH Padang itu, Rabu menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan mantan kepala PPATK Yunus Hussein banyaknya laporan dana

Saatnya Mengakhiri Bongkar Pasang Konsep Implementasi Otonomi Daerah

Ulasan: Boy Yendra Tamin




"Utak-atik" atau bongkar pasang model atau  konsep sepertinya sudah menjadi tradisi dalam pengimplementasian otonomi daerah di Indonesia dan hal itu sekaligus memperlihatkan otonomi daerah cenderung tumbuh dan berkembang sesuai "ritme" politik  dan kekuasaan. Tradisi berganti konsep otonomi ke konsep otonomi lainnya tanpa  disadari telah menjadi “virus” yang

Siapkah Anda Kehilangan Hak Atas Tanah ?

Oleh: Boy Yendra Tamin





Siapkah anda kelihangan hak atas tanah ?
Setidaknya itulah pertanyaan pentingnya bagi pemegang hak atas tanah “apabila” Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 benar-benar diimplementasikan pemerintah dengan
konsisten. Kenapa kita pergunakan kata”apabila” ia tidak lain dikarenakan
peraturan perundang-undangan yang sama, yang pernah dibuat pemerintah (Peraturan

Akhirnya Pembangunan Gedung Baru DPR Batal

Ini berita menarik. Rencana pembangunan Gedung baru DPR tidak jadi dilaksanakan
dan anggaran yang sudah disediakan dikembalikan kepada pemerintah. Beberapa
waktu lalu soal pembangunan gedung baru DPR itu sempat menuai polemik, tetapi
tampaknya DPR akhirnya memilih membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPR
itu.  Pembatalan pembangunan gedung baru
DPR itu sebagaimana diberitakan

Reforma Agraria Sebagai Jalan Keadilan

"Sukar dipungkiri bahwa tidak memiliki
tanah mempunyai andil  bagi meningkatnya
angka kemiskinan. Pada umumnya masyarakat miskin tidak memiliki tanah sebagai salah
satu sumber ekonomi. " 



oleh : Joyo Winoto, Phd (Kepala
BPN RI )





Pendahuluan

62 tahun Indonesia merdeka dari penjajah,
ternyata tidak cukup waktu bagi bangsa ini untuk membebaskan diri dari
penjajahan lain. Kumandang “

Memilih dan Menggunakan Jasa Pengacara/Advokat Ada Tips-nya ?

Catatan : Boy Yendra Tamin






Sebagai praktisi hukum (pengacara/lawyer) selama
hampir dua puluh tahun, tidak terlintas dalam pikiran saya kalau ada
tips memilih advokat/pengacara. Ini tentu saja setidaknya dikarenakan dalam
pikiran saya, bahwa profesi advokat itu adalah profesi terhormat (officium nobile ). Sebagai profesi
terhormat, tentulah tidak seharusnya ada tips memilih dan menggunakan

Sosok Prof Bagir Manan: Paduan Akademisi dan Praktisi Hukum

Catatan: Boy Yendra Tamin




Jika Jusuf Kalla (JK) mengatakan jiwa raga Prof  Bagir Manan adalah hukum, bukanlah sesuatu yang berlebihan. Bahkan penilaian JK itu bisa dipahami sebagai bentuk kecintaan Prof Bagir kepada hukum dan bagaimana ia memberikan tanaga dan pikirannya pada hukum.



Sebagai seorang yang pernah menjadi mahasiswa Prof. Bagir Manan pada Program Pascasarjanan UNPAD pada

Dinamika Konvergensi Hukum Telematika dalam Sistem Hukum Nasional

"Bahwa hukum yang bersifat sektoral semakin hari semakin menampakkan wujudnya dan semakin sukar untuk dihindari dan hal itu tanpak pula dengan nyata pada bidang teknologi informasi"



Oleh: Prof.Dr.Ahmad M Ramli, SH.MH FCBArb



Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir ini telah membawa dampak kepada tingkat peradaban manusia yang

DPR Mesti Segerakan Pembahasan Revisi UUPA

Ulasan: Boy Yendra Tamin



Foto: boy yendra tamin/dunia hukum

Apabila tuntutan atas revisi UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) sangat kuat, ia bukanlah tanpa alasan. Selain memang usia UUPA sudah terbilang tua, sehingga dapat dipandang sebagai tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Namun demikian, merevisi UUPA harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh hanya sekedar keinginan

Mafia Anggaran Meracuni Bangsa

"para pelaku korupsi tak peduli dengan berbagai resiko, bahkan pada tingkat tertentu, mereka kian kreatif mencari modus baru agar terhindar dari jerat aparat penegak hukum

Oleh : Laode Ida"

Wakil Ketu DPD RI






PRAKTIK mafia anggaran akhir-akhir ini semakin merajalela. Kasusnya pun ter ungkap silih berganti. Tiada hari tanpa berita mafia anggaran dan korupsi. Para pelakunya, atau yang

Adakah Yang Salah: Terdakwa Kasus Korupsi Divonis Bebas ?

Catatan Hukum : Boy Yendra Tamin






Soal penjatuhan vonis bebas bagi terdakwa korupsi, mungkin terlalu berlebihan bila dikatakan bagian dari krisis kehidupan hukum Indonesia, tetapi sukar juga untuk diingkari bila melihat reaksi publik. Hal ini setidaknya tampak dari reaksi atas putusan hakim pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas bagi Wali Kota nonaktif Bekasi Mochtar Mohammad.

Soal (ketiadaan) Defenisi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Dalam UU No 31 Tahun 2004

Oleh Boy Yendra Tamin





Pasal 33 UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus menjadi arah pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.



Ketentuan tersebut tentu saja terkait pula

Review Atas tulisan : Otonomi Protektif vs Local Accountability

Oleh: JONI ZEBER, SH.MH



Era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden
Soeharto memberi harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan
negara yang lebih demokratis, transparan, dan memilki akuntabilitas tinggi
serta terwujudnya good governance dan
adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa
pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana

Merefleksikan Reforma Agraria, sekali lagi.......

"Dunia ini mencukupi untuk semua manusia. Tapi ia tidak akan pernah memuaskan satu orang serakah (Mahatma Gandhi)"

Oleh: Sabiq carebest




Sejak di undangkan di hadapan Sidang DPR-GR 12 September 1960, UUPA 1960 ini merupakan sebuah perjuangan untuk melepaskan diri dari sistem hukum agraria lama yang bersifat feodal dan cenderung melayani kepentingan pemodal asing.




Oleh karena itu, UUPA

Menyoal Kebijakan Pembangunan (Pembentukan) Hukum Di Indonesia

Oleh: Boy Yendra Tamin



Memahami berbagai keadaan perkembangan
kehidupan hukum di Indonesia, sepertinya pemerintah perlu segara menuntaskan
suatu kebijakan terkait konsep pembangunan hukum. Mengapa ?



Ada pendapat yang menyatakan kita di
Indonesia tidak lagi memiliki tradisi pembentukan hukum, sejak dimulainya penjajahan
Belanda di Indonesia yang kemudian pembentukan hukum berada ditangan

Perlukah KPK Dibubarkan ?

Perlukah
KPK dibubarkan ? Pertanyaan ini pasti tidak menemukan satu jawaban dalam satu
titik temu dan untuk memahaminya tidak semudah melihat titik hitam diatas
kertas putih. Artinya gagasan pembubaran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
yang dilontarkan politisi PKS Fahri Hamzah itu, disatu sisi bisa dipahami,
tetapi disisi lain sulit untu diterima. Hal ini tentu saja terkait urgensi dan
apa

Apakah Hukum Itu Ilmu ?

Oleh : Boy Yendra Tamin

Apakah hukum itu ilmu ? Tidak mudah memang untuk menjawab pertanyaan ini. Ketidak-mudahan itu dimungkinkan oleh sisi pandang terhadap hukum itu sendiri yang sampai saat ini dikalangan sarjana hukum belum terdapat kesamaan pandangan mengenai pengertian hukum itu apa.
Tetapi persoalan diatas tidak pula sekaligus suatu kesulitan untuk menelusuri apakah hukum itu ilmu atau

Krisis Kehidupan Hukum: sebuah catatan awal

Oleh: Boy Yendra Tamin





Bagi kalangan hukum bukan hal yang asing, bahwa dilihat dari fungsionalitas hukum, hukum merupakan pisau bermata dua. Disatu pihak hukum bisa menjadi hukum yang menindas (repressive laws), dan dilain pihak hukum bisa menjadi hukum yang bersifat membantu kearah perubahan (facilitative laws). Fungsionalitas hukum yang disebut terakhir ini dikenal pula dengan sebutan