DPC Peradi Padang Gelar Halal Bihalal dan Rapat Anggota

Sekitar
300 orang  advokat  (Pengacara) anggota DPC Padang yang meliputi
wilayah Sumatera Barat  menghadiri  halal bihalal dan rapat anggota di Hotel Pangeran Beach
Padang, Jumat (31/8) sore dan sekaligus digelar pula rapat anggota DPC Peradi Padang.




Halal Bi Halal dan Rapat Anggota DPC Peradi Padang


Usai
cermah agama, dilanjutkan dengan rapat anggota DPC Peradi Padang yang dipimpin

Jadwal dan Persyaratan Pendataan Ulang Advokat Indonesia (Anggota Peradi) Tahun 2012

DPN PERADI
memberitahukan kepada advokat  anggota
Peradi untuk melakukan pendataan ulang 
sehubungan akan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda  Advokat (KTA) Peradi tanggal 31 Desember 2012
mendatang. Pemberitahuan pendataan ulang advokat Indonesia Tahun 2012 itu
disampaikan DPN Peradi melalui pengumuman tertanggal 10 Agustus 2012 yang
ditanda tangani Ketua Umum DPN Peradi Dr. Oto Hasibuan

Halal Bihalal Sebuah Tradisi Penguat Idul Fitri Yang Diraih

Catatatan Ringan Boy Yendra Tamin



Jika Idul
Fitri diartikan sebagai kembali kepada kesucian atau kembali ke asal
kejadian,  maka adalah pantas semua umat
muslim bergembira pada Hari Raya Idul Fitri. Kegembiraan orang-orang yang
menang  dan berhasil mengembalikan
dirinya pada kesucian dirinya setelah menempuh ibadah puasa Ramadhan sebulan
penuh. Oleh karena itu, pantaslah hari raya idul

Prosedur Penyusunan ( Pembentukan) Peraturan Daerah

Oleh:
Boy Yendra Tamin




Sidang DPRD : Foto: Antara.com


Bagaimanakah
prosedur penyusunan (pembentukan) Peraturan Daerah sebelum diundangkannya UU No 12 Tahun
2012 ? Peraturan perundang-undangan menegaskan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) dibentuk
oleh DPRD yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama. Dalam konteks ini, pembahasan dan persetujuan bersama

Profesi Advokat Punya Andil Dalam Pendidikan

Sebagai jembatan
untuk mencapai profesi advokat, Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA)
memiliki andil yang cukup besar dalam memberikan pendidikan advokat sebelum
menempuh ujian advokat. Karena intensitasnya terbatas, maka PKPA perlu
dikembangkan menjadi pendidikan setingkat magister advokat seperti kenotariatan.



Hal tersebut
diungkapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Boy Yendra Tamin: Pemakaian Mobnas Sah-Sah Saja

Terkait laporan LBH Padang ke kejaksaan tinggi terhadap Walikota
Padang yang mengizinkan pemakaian Mobil Dinas (mobnas) pada Lebaran mendatang,
Boy Yendra Tamin, Pengamat hukum, Advokat sekaligus Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja selagi
itu memang kebijakan kepala daerah walau sebelumnya memang ada himbauan dari
Susilo Bambang Yudhoyono (

Tiga Sebab Gugatan Dikabulkan di MK

Mahfud MD Ketua MK



Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Mahfud MD menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa
penegak hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia sangat bermasalah. Hal
ini berdampak pada meningkatnya kasus yang ditangani oleh MK.



”Lemahnya pengawasan dari atas ke bawah. Kemudian kurangnya
koordinasi antar penegak hukum sehingga muncul benturan-benturan yang

Kebudayaan (yang) Mendidik

Oleh:Radhar Panca Dahana

Budayawan, Sastrawan dan
Pekerja Teater



Dengan pengucapan yang lugas, guru
senior mantan pengajar di kepulauan Seribu itu, menegaskan pendapat yang
bersama saya saling mengafirmasi: di masa kini guru tidak lagi pantas
menyandang gelar “pahlawan” dengan keterangan apa pun di baliknya. Tentu saja Amin
Hamzah, M.A. (yang juga dikenal sebagai Amir Hamzah karena

Problematika negara hukum Pancasila dengan Kebebasan Beragama di Indonesia (Bagian Kedua dari Tulisan Konsep Negara Hukum Pancasila.....)

bagian Sebelumnya dari tulisan  Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Kebebasan Beragama di Indonesia Oleh: ADITHIYA DIAR, S.H.

2. Problematika negara hukum Pancasila dengan Kebebasan  Beragama di Indonesia.



Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta

Konsep Negara Hukum Pancasila Dan Problematika Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia

Oleh:
ADITHIYA DIAR, S.H.



Abstract

Rule of law / rechtstaat, both developed by Continental countries or Anglo-Saxon countries, has a "basic needs" of
recognition, guarantees of human rights upheld. In Indonesia, human rights arrangements have been published in the Indonesian constitution. important element of Indonesia's human rights recognition is the recognition of religious freedom.

Tata Urutan dan Metode Yang Tepat Memulai Karir Di Bisnis Online

Tata Urutan dan Metode Yang Tepat  Memulai Karir Anda Di Bisnis Online



Memahami tata urutan dan menemukan metode yang tepat adalah penting dalam segala usaha. Jika kita ingin sukses sebagai seorang “pebisnis online”, kita memang harus mencari tempat belajar yang tepat dan juga seorang mentor yang sudah berpengalaman... yang mempunyai banyak bukti atas keberhasilannya.





Bisnis online

Jakarta Sebelum Proklamasi

Oleh: Adam
Malik



Kota
Jakarta tak bisa dipisahkan atau diasingkan 
dari riwayat revolusi  Indonesia,
karena kota Jakarta mengambil bagian tersendiri dalam revolusi kita. Jakarta
mempunyai arti kata kedudukan tersendiri disekeliling  riwayat proklamasi itu. Jika ditilik keadaan
Kota Jakarta pada waktu menjadi ibu kota “Hindia Belanda” sewaktu masih bernama
Batavia, kemudian dizaman

Mungkinkah Ujung Gading Menjadi Kota ?

Oleh : Drs. H. Rusdi Lubis MSi




Rusdi Lubis


Nagari
Ujung Gading salah satu Nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang pada saat ini
terus bertumbuh dan berkembang baik dari segi jumlah penduduknya maupun
kegiatan perekonomian masyarakatnya. Berdasarkan catatan dari Wali Nagari Ujung
Gading, jumlah penduduk Nagari tersebut lk. 43.000 jiwa dengan wilayah lk. 212
km2. Pusat pemukiman penduduk

Peluang Bisnis Yang Menjanjikan Yang layak Dipertimbangkan

Banyak tawaran datang dengan berbagai cara, bahkan setiap hari saya banyak menerima email, sms dll yang menawarkan peluang bisnis di internet. Tawaran-tawaran itu seringkali  membuat kita bingung, apalagi jika sistem yang mereka tawarkan seringkali tidak masuk akal, sudah istilahnya aneh-aneh, terkesan ribet untuk dipelajari, sehingga banyak orang merasa ragu-ragu untuk menjalankannya. 

UU Pengadaan Tanah Memonopoli Pembangunan

Sidang
lanjutan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kembali digelar oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) pada Kamis (2/8) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara dengan Nomor
50/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat, di
antaranya Indonesian Human rights Committee dor Social Justice (IHCS), Serikat