Tampilkan postingan dengan label Seputar Tindak Pidana Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Seputar Tindak Pidana Korupsi. Tampilkan semua postingan
Rabu, 25 Juli 2012
Banjir Padang Disebabkan Siklon Vicente
VIVAnews - Banjir bandang di Padang, Sumatera Barat,
yang terjadi secara tiba-tiba begitu mengejutkan. Kejadian yang berlangsung tak
berapa lama usai buka puasa Selasa malam, 24 Juli 2012 itu, merendam ratusan
rumah. Apa penyebab banjir bandang di Padang?
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan hasil
analisa
Selasa, 13 Maret 2012
Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia
“Masalah
perusakan dan pencemaran lingkungan masih menjadi masalah serius saat ini dan
pada masa datang dengan segala dampaknya bagi kelansgungan hidup dan
kehidupan manusia. Pencegah dan penindakan terhadap para pelaku perusak dan
pencemaran lingkungan juga sangat
terkait bagaimana hukum lingkungan dibentuk dan ditegakkan.” (dunia hukum)
Oleh: Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM
Prof.
Selasa, 21 Februari 2012
Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia
Oleh: Arifin, SH
Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univ Bung Hatta
A.
Latar Belakang
Hukum
pidana sebagai bagian hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi
kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan
selaras antara kejahatan di satu pihak dari tindakan penguasa yang bertindak
secara sewenang-wenang di lain pihak. Selanjutnya,
Minggu, 19 Februari 2012
Peran Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Korupsi
Oleh: Mhd. Takdir, SH
Mahasiswa S2 Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Univ Bung Hatta
Pendahuluan.
Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan,
alat bukti yang utama adalah keterangan
saksi. Hal ini bias dilihat dari urutan alat bukti yang tercantum dalam Pasal
184 KUHAP. Di dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, pembuktian dengan keterangan
saksi memang memegang peranan
Sabtu, 18 Februari 2012
Putusan Majelis Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Selalu Diikuti Dengan Kekuasaan Politik Dan Bukan Dengan Kekuasaan Kehakiman
Oleh: Rifka
Zuwanda, SH
Mahasiswa
S2 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Univ Bung Hatta.
Pendahuluan
Politik hukum nasional adalah kebijakan
dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum baik yang akan dilakukan, sedang dilakukan
maupun yang telah dilakukan yang bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan negara
Sabtu, 11 Februari 2012
Mengurai Pemicu Megakorupsi Politik
Oleh :: Hanta
Yuda A.R
analis politik The
Indonesian Institute
Indikasi keterlibatan petinggi partai dalam megaskandal korupsi
proyek Wisma Atlet dan Hambalang kian terang dengan kesaksian Mindo Rosalina
Manulang dan Yulianis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan
sejumlah nama petinggi Partai Demokrat dan siapa sesungguhnya “Ketua Besar” dan
“Bos Besar”. Potret buram seperti
Kamis, 24 November 2011
Memahami Optimisme Pemerintah Mendapatkan IPK 5 Pada Tahun 2014
Catatan Boy Yendra Tamin
Berbagai kasus korupsi terus terjadi di Indonesia sampai
saat ini, tetapi Menpan Azwar Abubakar
(detik.com, 07/11/2011) optimis
pada tahun 2014 mendatang Indonesia akan mendapatkan IPK 5. Mungkinkah ? Pertanyaan ini tentu tidak
sekedar menyoal optimisme pemerintah mencapai target IPK yang lebih baik,
tetapi berkaitan dengan kenyataan yang ada selama ini dalam
Jumat, 16 September 2011
Pencemaran Air dan Upaya Hukum di Indonesia
Oleh Boy Yendra Tamin
Musim kemarau panjang di beberapa tempat di Indonesia sejak beberapa waktu belakangan ini secara nyata memperlihatkan betapa vitalnya keberadaan air bagi kelansungan hidup dan kehidupan di muka bumi. Realitas itu menegaskankan bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan vital bagi kehidupan makluk adalah tidak terbantah. Tidak satupun makluk hidup yang tidak
Kamis, 16 Juni 2011
Gugatan Soal Sisminbakum Salah Kaprah
Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada kejaksaan agar melanjutkan proses hukum kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) telah salah kaprah.
"Saya rasa terkadang kawan-kawan LSM itu yang penting suara nyaring tapi tidak melihat inti dari persoalan kasus Sisminbakum. Kasus ini bukan hanya wacana tapi
Rabu, 08 Juni 2011
25 Tahun Amdal
Oleh: Prof.Dr.Ir Nasfrizal Carlo MSc
Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Universitas Bung Hatta
Tanggal 5 Juni 2011 bermakna ganda bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati sesuai tema yang diusung tahun ini Forest: Nature at Your Service, berarti Hutan Penyangga Kehidupan, dan sebagai Hari Ulang Tahun ke-25 implementasi Amdal(analisisi mengenai
Langganan:
Postingan (Atom)