Tampilkan postingan dengan label Seputar Tindak Pidana Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Seputar Tindak Pidana Korupsi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Juli 2012

Banjir Padang Disebabkan Siklon Vicente





VIVAnews - Banjir bandang di Padang, Sumatera Barat,
yang terjadi secara tiba-tiba begitu mengejutkan. Kejadian yang berlangsung tak
berapa lama usai buka puasa Selasa malam, 24 Juli 2012 itu, merendam ratusan
rumah. Apa penyebab banjir bandang di Padang?



Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan hasil
analisa

Selasa, 13 Maret 2012

Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia




“Masalah
perusakan dan pencemaran lingkungan masih menjadi masalah serius saat ini dan
pada masa datang dengan segala dampaknya bagi kelansgungan hidup dan
kehidupan manusia. Pencegah dan penindakan terhadap para pelaku perusak dan
pencemaran lingkungan  juga sangat
terkait bagaimana hukum lingkungan dibentuk dan ditegakkan.” (dunia hukum)





Oleh: Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM




Prof.

Selasa, 21 Februari 2012

Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Pidana Indonesia



Oleh: Arifin, SH

Mahasiswa S2  Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univ Bung Hatta



A.        
Latar Belakang



Hukum
pidana sebagai bagian hukum publik eksistensinya bertujuan melindungi
kepentingan masyarakat dan negara dengan melakukan perimbangan yang serasi dan
selaras antara kejahatan di satu pihak dari tindakan penguasa yang bertindak
secara sewenang-wenang di lain pihak. Selanjutnya,

Minggu, 19 Februari 2012

Peran Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Korupsi


Oleh: Mhd. Takdir, SH

Mahasiswa S2 Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Univ Bung Hatta



Pendahuluan.





Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan,
 alat bukti yang utama adalah keterangan
saksi. Hal ini bias dilihat dari urutan alat bukti yang tercantum dalam Pasal
184 KUHAP. Di dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, pembuktian dengan keterangan
saksi memang memegang peranan

Sabtu, 18 Februari 2012

Putusan Majelis Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Selalu Diikuti Dengan Kekuasaan Politik Dan Bukan Dengan Kekuasaan Kehakiman




Oleh: Rifka
Zuwanda, SH

Mahasiswa
S2 Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Univ Bung Hatta.



Pendahuluan





Politik hukum nasional adalah kebijakan
dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum baik yang akan dilakukan, sedang dilakukan
maupun yang telah dilakukan yang bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan
berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan negara

Sabtu, 11 Februari 2012

Mengurai Pemicu Megakorupsi Politik


Oleh :: Hanta
Yuda A.R

analis politik The
Indonesian Institute



Indikasi keterlibatan petinggi partai dalam megaskandal korupsi
proyek Wisma Atlet dan Hambalang kian terang dengan kesaksian Mindo Rosalina
Manulang dan Yulianis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan
sejumlah nama petinggi Partai Demokrat dan siapa sesungguhnya “Ketua Besar” dan
“Bos Besar”. Potret buram seperti

Kamis, 24 November 2011

Memahami Optimisme Pemerintah Mendapatkan IPK 5 Pada Tahun 2014




Catatan Boy Yendra Tamin



Berbagai kasus korupsi terus terjadi di Indonesia sampai
saat ini, tetapi Menpan Azwar Abubakar 
(detik.com, 07/11/2011)  optimis
pada tahun 2014 mendatang Indonesia akan mendapatkan IPK 5.  Mungkinkah ? Pertanyaan ini tentu tidak
sekedar menyoal optimisme pemerintah mencapai target IPK yang lebih baik,
tetapi berkaitan dengan kenyataan yang ada selama ini dalam

Jumat, 16 September 2011

Pencemaran Air dan Upaya Hukum di Indonesia


Oleh Boy Yendra Tamin





Musim kemarau panjang di beberapa tempat di Indonesia sejak beberapa waktu belakangan ini secara nyata memperlihatkan betapa vitalnya keberadaan air bagi kelansungan hidup dan kehidupan di muka bumi. Realitas itu menegaskankan bahwa air merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan vital bagi kehidupan makluk adalah tidak terbantah. Tidak satupun makluk hidup yang tidak

Kamis, 16 Juni 2011

Gugatan Soal Sisminbakum Salah Kaprah





Ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada kejaksaan agar melanjutkan proses hukum kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) telah salah kaprah.



"Saya rasa terkadang kawan-kawan LSM itu yang penting suara nyaring tapi tidak melihat inti dari persoalan kasus Sisminbakum. Kasus ini bukan hanya wacana tapi

Rabu, 08 Juni 2011

25 Tahun Amdal



Oleh: Prof.Dr.Ir Nasfrizal Carlo MSc

Guru Besar Fakultas Teknik Sipil Universitas Bung Hatta






Tanggal 5 Juni 2011 bermakna ganda bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati sesuai tema yang diusung tahun ini Forest: Nature at Your Service, berarti Hutan Penyangga Kehidupan, dan sebagai Hari Ulang Tahun ke-25 implementasi Amdal(analisisi mengenai