Posisi Hukum Dalam Masyarakat

Catatan
Hukum Boy Yendra Tamin





Tidak
mudah untuk memehami posisi hukum dalam masyarakat.  Ketidak-mudahan itu dimungkinkan banyak
misalnya saja berkenaan dengan pemahaman terhadap hukum itu sendiri. Pemamahan publik
terhadap hukum tidaklah sama. Akan tetapi hal itu tidaklah sekaligus
berarti  apa yang dinamakan dengan hukum
itu menjadi sesuatu yang abstrak. Artinya publik maupun kalangan

Kisah Seorang Sahabat Disangka Menggunakan Surat Palsu

Catatan hukum Boy Yendra Tamin



Suatu
hari seorang sahabat menyampaikan kisahnya (masalahnya) kepada saya, bahwa ia telah sangka
sebagai orang yang menggunakan surat palsu. Sahabat saya itu mengisahkan ia
diberikan sepucuk surat seseorang yang isinya mewariskan harta pusaka  yang ditulis di atas kertas segel bertahunkan
1975 dan surat pewarisan harta pusaka itu juga dibuat tahun 1975.

Antara Kejahatan dan Negara Hukum

Catata Hukum Boy Yendra Tamin



Kehidupan hukum yang berkualitas dan terjaganya konsistensi penegakan hukum bisa disebut sebagai aspek yang tidak dapat diabaikan dalam sebuah negara hukum. Meskipun meningkatnya kejahatan bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi jelas mempengaruhi eksistensi negara hukun.



Sejak beberapa waktu belakangan ini,  Indonesia tiada sepi dari persoalan dan kasus

Hakim Ideal Adalah Mantan Advokat

Catatan
Hukum Boy Yendra Tamin



Dibalik
 berbagai sorotan terhadap hakim pengadilan di
Indonesia beberapa waktu belakangan,  hal
yang tidak bisa diabaikan dari sorotan itu adalah sisi sistem rekrutmen calon
hakim. Artinya hakim yang baik dan ideal tidak bisa dilepaskan dari sistem
rekrutmennya dan tentu harus dilihat secara objektif  apabila ujungnya adalah terpenuhinya harapan
akan akan hakim

Sistem Hukum Dalam Perspektif Teori Evolusi Hukum

Catatan Hukum Boy Yendra Tamin 





Di berbagai belahan negara-negara dunia --termasuk di Indonesia—sampai saat ini masih terjadi tarik-menarik antara kecenderungan pilihan pada sistem hukum cammon law dengan civil law. Tidak sedikit pula bahasan-bahasan yang menonjolkan kebaikan-kebaikan serta kelebihan dari masing-masing sistem hukum itu. Tetapi apakah kedua sistem hukum itu (common law dan

Indek Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2001-2011

Catatan Boy Yendra Tamin



Dalam berbagai publikasi,
baik berupa hasil penelitian maupun survey dikemukakan Inonesia termasuk dalam
jajaran negara-negara korupsinya parah, terutama terjadi dikalangan
pejabat administrasi negara. Indonesia terus berupaya untuk keluar dari jajaran
negara yang korupsinya parah itu yang sekaligus berarti sebagai upaya
menciptakan pemerintahan yang besih dan bebas

Politik dan Hukum: Politik Hukum Indonesia

Catatan hukum Boy
Yendra Tamin







Bagaimanakah
hubungan antara hukum dan politik ? Bukan hal baru bagi kalangan sarjana hukum,
bahwa hukum adalah produk politik. Sekalipun demikian ketika hukum itu
disepakati dan ditetapkan (eksis) maka politik harus tunduk pada hukum. Tapi
dalam kenyataan ditemui, peranan politik kelihatannya lebih dominan dalam
kehidupan negara dan bangsa. Artinya tidak

Gagasan Pembubaran Pengadilan Tipikor di Daerah Tidak Tepat

Catatan Hukum Boy Yendra Tamin



Soal penegakan hukum di Indonesia semakin tidak menentu saja atau sekurangnya membingungkan publik.  Bahkan kalau boleh dikatakan tidak jelas mau kemana dan maunya seperti apa. Jika beberapa waktu lalu ramai-ramai soal adanya gagasan untuk membubarkan KPK, lalu hari ini ada lagi gasasan gagasan untuk membubarkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di

Adakah Yang Salah: Terdakwa Kasus Korupsi Divonis Bebas ?

Catatan Hukum : Boy Yendra Tamin






Soal penjatuhan vonis bebas bagi terdakwa korupsi, mungkin terlalu berlebihan bila dikatakan bagian dari krisis kehidupan hukum Indonesia, tetapi sukar juga untuk diingkari bila melihat reaksi publik. Hal ini setidaknya tampak dari reaksi atas putusan hakim pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas bagi Wali Kota nonaktif Bekasi Mochtar Mohammad.

Pemeriksaan Perkara Banding Bila Terdakwa Tidak Ditahan

Catatan Ringan Boy Yendra Tamin





Sebenarnya pemeriksaan satu perkara pidana pada tingkat banding pada pengadilan tinggi tidak tergantung pada apakah terdakwanya ditahan atau tidak. Prinsip dasar pemeriksaan perkara baik pada pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi adalah sama, yakni pemeriksaan perkara harus dilaksanakan secepat-cepatnya, efisien dan efektif. Namun demikian, dalam