Kritik UU Peradilan Anak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Selasa 3 Juli lalu. Sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, produk legislasi tersebut dinilai sebagai langkah maju karena hak anak yang tersangkut hukum lebih terjamin.

UU SPPA lebih menjunjung tinggi keadilan restoratif. Konsep keadilan yang di dalamnya mengandung metode penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku, keluarga, korban, dan pihak terkait yang orientasinya untuk pemulihan keadaan sebagaimana tujuan tertinggi hukum. Sehingga upaya pidana menjadi ultimum remidian.

Perubahan fundamental pada sistem peradilan anak sejatinya terletak pada penerapan asas diversi. Diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke luar proses peradilan pidana. Tujuannya, selain mencapai perdamaian antara korban dan anak melalui mekanisme di luar peradilan, juga menghindari perampasan kemerdekaan dan masa depan anak. Namun pasal tentang diversi pada UU itu mengandung contradictio in terminis.

Di satu sisi, Pasal 2 huruf b mengamanatkan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas nondiskriminatif tanpa membeda-bedakan status hukum anak. Namun, pada sisi lain, ada kategorisasi penerapan diversi yang dibatasi hanya pada tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun penjara dan atau bukan tindak pidana pengulangan (Pasal 7 ayat (2)). Sedangkan terhadap tindak pidana di atas tujuh tahun penjara tidak bisa dilakukan upaya diversi. Artinya, semakin rendah ancaman pidananya, semakin tinggi kemungkinan prioritas diversinya.

Pasal penerapan diversi tersebut sangat tidak konsisten pada definisi awal tentang anak, sehingga kerangka dasar pembentukan keadilan restoratif berlaku pengecualian. Padahal, undang-undang itu dibuat untuk segenap anak Indonesia tanpa terkecuali. Terbatasnya hak akses untuk memperoleh diversi bagi anak pelaku terorisme, pengedar narkoba, pemerkosaan, dan tindak pidana serius lainnya, yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun penjara, merupakan bencana besar bagi kehidupan anak. Bagaimanapun, anak identik dengan sosok lemah, labil, dan perlu pendampingan. Dengan latar belakang itulah, maka seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, yang notabene memiliki kecakapan berpikir dan kematangan mental.

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tanpa diskriminasi. Namun realitasnya, anak yang berhadapan dengan hukum selalu menjadi korban (victim) karena tindakannya di bawah kemampuan dan tanggung jawab orang dewasa.

Anak mencuri karena kelaparan disebabkan problem kemiskinan. Anak menjadi pengedar dan pecandu narkoba karena keluarga dan masyarakat abai mengontrol pergaulannya. Anak terseret kasus asusila karena aparat tidak mampu memberantas peredaran kaset porno. Berpijak pada diskriminasi penerapan disversi tersebut, kita dapat merujuk pada dokumen internasional standard minimum rule PBB (Res. No. 33Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi.

Kriminalisasi Hakim

Pasal lain yang mengundang reaksi dari penegak hukum adalah soal kriminalisasi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak menerapkan diversi ataumenahan melebihi ketentuan. Hal ini termuat dalam Pasal 96, 98, 99, 100, 101 UU SPPA.

Pasal pemidanaan hakim banyak ditentang karena secara substantif bersifat inkonstitusional. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tegas menjamin kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 3 ayat (2) (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dengan jelas ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Antitesisnya, jika pasal kontroversial tersebut berlaku, DPR bisa lebih dahulu dipidana sebab dengan sengaja mengesahkan undang-undang yang mencampuri dan mencabik imunitas yudisial. Kebebasan hakim merupakan inti tegaknya hukum (independence judge is a core of rule of law). Barangsiapa mengkriminalisasi hakim atas hasil kerja profesionalnya berarti meruntuhkan pilar penegakan hukum.

DPR semestinya tidak mencantumkan pasal pemidanaan penegak hukum. Sebab asas diversi merupakan ranah syarat formil yang bisa dikoreksi dalam proses beracara. Cukuplah penerapannya bersifat imperatif dan apabila tidak diterapkan oleh penegak hukum, akan berakibat batal demi hukum.

(Artikel asli oleh Achmad Fauzi, dimuat di Majalah GATRA tanggal 25 Juli 2012)

Pengaturan Mengenai Anak Dalam Perkawinan Campuran

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya (Sudargo Gautama, 1995: 86).

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk Statuta personalia (kaidah yang mengikuti kemana ia pergi) Negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (ius soli), sedangkan negara-negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (ius sanguinis). Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (pater familias) pada masalah masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya. Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis (Sudargo Gautama, 1995: 81-91).

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

1.  Permasalahan dalam perkawinan campuran

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:

a.       a.  Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa. Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal (faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.

b.       b.  Wanita Warga Negara Asing (WNA) yg menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati maka pemohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.

Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor. Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun (pasal 21 UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960). Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

2.  Anak hasil perkawinan campuran

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 : “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :

a.       a.  Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya (pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) UU No. 62 Tahun 1958). Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.

b.       b.  Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, lih Pasal 15 UU No. 62 Tahun 1958).

UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006

1.  Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2006):

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang (Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2006).

2.  Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria NA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf (c) dan (d) UU No. 12 Tahun 2006).

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin (Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006).

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak.

Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur (Sudargo Gautama, 1995: 91).

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain (Sudargo Gautama, 1977: 133).

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini.

OUTRO

Walaupun banyak menuai pujian, adanya UU no 12 tahun 2006 ini juga tidak luput dari kekurangan, misalnya terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan campuran pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain.

Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting untuk mengindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan.

Bagaimanapun pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

(sumber: http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/76-status-hukum-kewarganegaraan-hasil-perkawinan-campuran.html)

Penyidikan Tidak Sah, Hakim Batalkan Dakwaan

Ruangan ini berada di bagian paling belakang gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amat jarang digunakan untuk menyidangkan perkara yang terdakwanya adalah seorang anak. Tapi siapa sangka jika dari ruangan sidang khusus anak ini ternyata muncul putusan yang patut menjadi acuan bagi para penyidik dalam menangani perkara anak.

Adalah Hakim Tjokorda Rae Suamba pembuat putusan yang penting bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum itu. Lewat putusan sela yang dibacakan pada Rabu (11/5), Tjokorda menyatakan surat dakwaan perkara anak dengan terdakwa DS, batal demi hukum. Akibatnya, jaksa diperintahkan untuk menghentikan penuntutan terhadap DS.

Putusan seperti itu diambil Tjokorda karena ia menilai surat dakwaan jaksa dibuat berdasarkan berita acara penyidikan yang tidak sah.

Pada pertimbangan hukumnya, Tjokorda yang juga tercatat sebagai hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu, melihat terdakwa DS adalah anak-anak. Umurnya baru 14 tahun. Secara hukum DS dianggap belum cakap hukum, sehingga dinilai belum bisa melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat kuasa atau dokumen hukum lainnya.

Faktanya, hakim menemukan bukti dalam berita acara penyidikan yang menunjukkan DS telah menandatangani surat pernyataan dan sebuah berita acara. Dua dokumen itu isinya menyatakan bahwa DS secara sadar menolak didampingi pengacara.

Bagi hakim, dua surat itu tak sesuai hukum. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang belum dewasa tidak cakap membikin perjanjian.

Lagipula, lanjut Tjokorda, DS yang dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 atau Pasal 362 KUHP tentang pencurian, diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun. Dan berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, setiap tersangka yang dijerat dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun, wajib didampingi pengacara.

Selain itu, Pasal 51 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mewajibkan anak yang sedang terlibat kasus hukum untuk didampingi oleh pengacara dalam tiap tahap pemeriksaan. Baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Dengan demikian, hakim berpandangan bahwa proses penyidikan DS tidak sah karena tak didampingi pengacara.

Jaksa penuntut umum, T. Agam tak mau berkomentar banyak atas putusan hakim. “Kami akan ajukan PK (peninjauan kembali) terhadap putusan majelis,” ujarnya usai persidangan.

Sementara pengacara DS, Supriyadi Sebayang mengaku puas dengan putusan hakim. Soal rencana jaksa mengajukan peninjauan kembali, Supriyadi menyatakan, “Seharusnya JPU mengajukan perlawanan karena ini putusan sela,” jelasnya.

Untuk mengingatkan DS ditangkap dan ditahan polisi dari Polsek Johar Baru Jakarta Pusat. Ia disangka mencuri kartu perdana telepon seluler senilai Rp10 ribu saat terjadi tawuran antar warga di Johar Baru. DS juga sempat ditahan di Rutan Pondok Bambu.

Putusan Penting

Direktur Eksekutif Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Anggara menyambut baik putusan ini. Menurut dia, putusan ini sekaligus untuk mengingatkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum kepada tersangka. Baik anak-anak maupun dewasa.

Anggara juga mengaku pernah menangani kasus serupa dimana kliennya yang juga anak-anak dipaksa membuat surat pernyataan dan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum. Di persidangan, Anggara juga mengajukan eksekspi atas perlakuan itu.

 “Tetapi selama ini hakim tidak mempertimbangkannya dengan alasan kewenangan eksepsi hanya mencakup surat dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Sementara soal penyidikan yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar hak tersangka, kerap diabaikan hakim,” pungkasnya.

(Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dcac4e944fc9/penyidikan-tidak-sah-hakim-batalkan-dakwaan)