Kritik UU Peradilan Anak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Selasa 3 Juli lalu. Sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, produk legislasi tersebut dinilai sebagai langkah maju karena hak anak yang tersangkut hukum lebih terjamin.

UU SPPA lebih menjunjung tinggi keadilan restoratif. Konsep keadilan yang di dalamnya mengandung metode penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku, keluarga, korban, dan pihak terkait yang orientasinya untuk pemulihan keadaan sebagaimana tujuan tertinggi hukum. Sehingga upaya pidana menjadi ultimum remidian.

Perubahan fundamental pada sistem peradilan anak sejatinya terletak pada penerapan asas diversi. Diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke luar proses peradilan pidana. Tujuannya, selain mencapai perdamaian antara korban dan anak melalui mekanisme di luar peradilan, juga menghindari perampasan kemerdekaan dan masa depan anak. Namun pasal tentang diversi pada UU itu mengandung contradictio in terminis.

Di satu sisi, Pasal 2 huruf b mengamanatkan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas nondiskriminatif tanpa membeda-bedakan status hukum anak. Namun, pada sisi lain, ada kategorisasi penerapan diversi yang dibatasi hanya pada tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun penjara dan atau bukan tindak pidana pengulangan (Pasal 7 ayat (2)). Sedangkan terhadap tindak pidana di atas tujuh tahun penjara tidak bisa dilakukan upaya diversi. Artinya, semakin rendah ancaman pidananya, semakin tinggi kemungkinan prioritas diversinya.

Pasal penerapan diversi tersebut sangat tidak konsisten pada definisi awal tentang anak, sehingga kerangka dasar pembentukan keadilan restoratif berlaku pengecualian. Padahal, undang-undang itu dibuat untuk segenap anak Indonesia tanpa terkecuali. Terbatasnya hak akses untuk memperoleh diversi bagi anak pelaku terorisme, pengedar narkoba, pemerkosaan, dan tindak pidana serius lainnya, yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun penjara, merupakan bencana besar bagi kehidupan anak. Bagaimanapun, anak identik dengan sosok lemah, labil, dan perlu pendampingan. Dengan latar belakang itulah, maka seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, yang notabene memiliki kecakapan berpikir dan kematangan mental.

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tanpa diskriminasi. Namun realitasnya, anak yang berhadapan dengan hukum selalu menjadi korban (victim) karena tindakannya di bawah kemampuan dan tanggung jawab orang dewasa.

Anak mencuri karena kelaparan disebabkan problem kemiskinan. Anak menjadi pengedar dan pecandu narkoba karena keluarga dan masyarakat abai mengontrol pergaulannya. Anak terseret kasus asusila karena aparat tidak mampu memberantas peredaran kaset porno. Berpijak pada diskriminasi penerapan disversi tersebut, kita dapat merujuk pada dokumen internasional standard minimum rule PBB (Res. No. 33Tahun 1985) mengenai administrasi peradilan anak yang mengutamakan kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi.

Kriminalisasi Hakim

Pasal lain yang mengundang reaksi dari penegak hukum adalah soal kriminalisasi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tidak menerapkan diversi ataumenahan melebihi ketentuan. Hal ini termuat dalam Pasal 96, 98, 99, 100, 101 UU SPPA.

Pasal pemidanaan hakim banyak ditentang karena secara substantif bersifat inkonstitusional. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tegas menjamin kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 3 ayat (2) (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dengan jelas ditentukan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan setiap orang yang dengan sengaja melanggar dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Antitesisnya, jika pasal kontroversial tersebut berlaku, DPR bisa lebih dahulu dipidana sebab dengan sengaja mengesahkan undang-undang yang mencampuri dan mencabik imunitas yudisial. Kebebasan hakim merupakan inti tegaknya hukum (independence judge is a core of rule of law). Barangsiapa mengkriminalisasi hakim atas hasil kerja profesionalnya berarti meruntuhkan pilar penegakan hukum.

DPR semestinya tidak mencantumkan pasal pemidanaan penegak hukum. Sebab asas diversi merupakan ranah syarat formil yang bisa dikoreksi dalam proses beracara. Cukuplah penerapannya bersifat imperatif dan apabila tidak diterapkan oleh penegak hukum, akan berakibat batal demi hukum.

(Artikel asli oleh Achmad Fauzi, dimuat di Majalah GATRA tanggal 25 Juli 2012)

Legal Uncertainty is Caused by Advocates

By: Sebastiaan Pompe, Leiden, The Netherlands

Program Manager National Legal Reform Program

In February 2011 one of the most prominent advocates in Jakarta, a darling of the international community, informed a foreign mission that the main reason for poor legal certainty in Indonesia is the fact that the Supreme Court does not publish its decisions.

This is something one hears quite often from the advocate community. In public statements, the
media and publications, the Indonesian advocacy habitually blames the courts for legal uncertainty, and they point at the absence of published court decisions as the main reason.

In reality, in February 2011 the Supreme Court had 22,437 decisions on its website. That is more than the all decisions published by the Supreme Courts of the US, the Netherlands and Australia put together over the past ten years.

Indeed, it is more decisions than the number of decisions published by the US Supreme Court over the past hundred years.  

The latest decision that was uploaded was yesterday (www.putusan.mahkamahagung.go.id/). This large collection does not include the decisions from many other Indonesian courts that are also published.

Thus the Constitutional Court publishes all its decisions on its own website (www.mahkamahkonstitusi.go.id), the Commercial Court published all its decisions since 1998 in hard copy format (by Tatanusa www.tatanusa.co.id), while the decisions published on the individual websites of the respective courts which in many cases are very numerous (cf. Quarterly Fact Sheet Issue 4 — in March 2011 an assessment of all court websites was published cf. Muhamad Faiz Aziz, Mega Ramadhani et al., An assessment of court websites (Jakarta: Tatanusa 2011)). Thus, the religious court Surabaya published 2814 decisions over 2010 (http://www.pa-surabaya.go.id/) and nearly all 340 religious courts publish their decisions separately on their websites.

Furthermore, there are the decisions published over past decades in journals such as Yurisprudensi Indonesia, Varia Peradilan, Hukum dan Pembangunan or Hukum as well as private collections such as Chidir Ali, Setiawan or more recently the MTI series on court decisions in corruption cases.

These collections sometimes are significant: the monthly journal Varia Peradilan published 5-10 decisions in each issue for over 30 years (and continues to do so) and must come close to 3,000 decisions.

The body of court decisions that is publicly accessible has always been understated, but in recent years the Supreme Court in particular has been driving at comprehensive publication, working back in time.

So in sum, modern Indonesia has a very large and very up to date collection of published court decisions.

Why do advocates in this country, including some of the most prominent ones, fail to grasp this reality?

This issue is all the more surprising because the large-scale publication of court decisions is not really something new as we have seen, but has been unfolding since the early days of reform more than a decade ago.

So why would advocates ignore the existence of a very large body of legal information which is readily available at their fingertips?

Why would they even go to the point of stating before foreign visitors that these court decisions do not exist, and that this in fact is the very root cause of legal uncertainty?

One conclusion must be that if advocates do not know about this large collection of court decisions, then presumably their legal practice does not include perusing records of court decisions.

What this comment really says is that the tens of thousands of court decisions that are currently published are irrelevant for the work of advocates in Indonesia.

Under these conditions, for Indonesian advocates to complain about the absence of court decisions breathes hypocrisy.

It also shows that currently one of the main causes of the weak legal certainty in Indonesia sits with the advocate profession.

The way to shape the law and to hold courts accountable for their decisions is through a critical discourse, and it is incumbent on advocates to engage in such discourse when arguing cases before the courts.

When the advocates do not bother to check on published decisions, such critical discourse never happens, and accountability falls flat.

The failure of the Indonesian advocacy to recognize even the existence of a massive body of published court decisions, let alone work with it, is a reflection of the weakness of the advocate profession in Indonesia, marked as it is by professional fragmentation and lack of discipline.

It is important to understand that when we talk about judicial accountability and legal certainty in modern Indonesia, this is less a problem of the law and more a problem of the legal institutions and professions. Also, it is less a problem of courts, and more a problem of the advocacy.

Of course, the Supreme Court shares responsibility in enforcing its own discipline.

It really does not help if one senior Supreme Court Justice says that consistent jurisprudence implies that some jurisprudence therefore can be inconsistent as happened not too long ago. As legal systems go this is just wrong, and not a very intelligent statement.

Another Supreme Court Justice said just last month that “we have the continental legal system which therefore means we have disparity in decisions”. This statement shows complete ignorance about even the roots of the Indonesian legal system, or what legal systems are about generally.

It is just an utterly foolish thing to say. Comments such as these are troubling, and do their bit in reducing public confidence in the competence of the Supreme Court and the legal system in Indonesia as a whole.

The Supreme Court leadership must be much firmer and clearer in defining what its decisions actually mean. The court absolutely must create discipline in its own decision-making, actively project that discipline to the broader legal community and beyond, and be tough in maintaining that discipline internally.

This is much more than just instituting chambers: It is instilling a common understanding on the role and true meaning of court decisions.

But in the broader context of making courts accountable and shaping the law, the Supreme Court more than holds its part of the bargain.

Its publication of decisions is really impressive, indeed unprecedented. More generally the information the courts made available to the general public exceeds that of all other state institutions, ranging from court decisions to budget figures.

The judiciary is the most transparent public agency in the country.

Making that information and accountability work really is up to the legal professions, the advocates foremost amongst them.

They ought to analyze and digest the court decisions, use them in their own litigation, refer to them, develop a disciplined critical discourse between each other and the courts. The advocates fail to do all this: they do not read, do not use, do not refer and do not discourse.

And when foreign visitors come, the advocates even deny the decisions are there.

It is a shame. And it underscores that the principal cause for the lack of legal certainty in modern Indonesia is with the fragmented and incompetent Indonesian advocacy.

(Sumber: http://www.thejakartapost.com/news/2011/03/29/legal-uncertainty-caused-advocates.html)

Filsafat Hukum: Hukum dan Kekuasaan

Hubungan hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan sebagai berikut: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk men-dukungnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya
kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Masyarakat tipe terakhir ini dikatakan sebagai memiliki kesadaran hukum yang tinggi di lingkungan anggota-anggotanya.

Hukum itu sendiri sebenamya juga adalah kekuasaan Hukum merupakan salah satu sumber dari kekuasaan, di samping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi), kewibawaan (rohaniah intelegensia dan moral), Selain itu, hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk yang selalu merangsang pemegangnya urrtuk ingin memiliki pemasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Contoh yang populer misalnya sepak terjang para raja absolut dan diktator.

“Baik buruknya sesuatu kekuasaan. bergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat lebih dahulu. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutfak bagi kehidupan masyatakat yang tertib dan bahkan bagi tiap bentuk organisasi yang teratur”.3

Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Karena itu. di samping keharusan adanya hukum sebagai alat pembatas. juga bagi pemegang kekuasaan ini diperlukan syarat-syarat lainnya seperti memiliki watak yang jujur dan rasa pengabdian terhadap kepentingan masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi dari cara pertama dengan menelaahnya dari konsep sanksi. Adanya perilaku yang tidak mematuhi aturan-aturan hukum menyebabkan diperlukan sanksi untuk penegakan aturan-aturan hukum itu tadi. Karena sanksi dalam kenyataannya merupakan suatu kekerasan. maka penggunaannya memerlukan legitimasi yuridis (pembenaran hukum) agar menjadikannya sebagai kekerasan yang sah. Legitimasi yuridis yang dapat diberikan untuk membenarkan digunakannya sanksi sebagai kekerasan yang sah adalah fakta, bahwa perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut merupakan bentuk pertama dari kekerasan yang harus ditanggulangi, yaitu ditindak atau ditidakadakan dan jika mungkin dicegah. Penang-gutangan terhadap bentuk pertama dari kekerasan satu adalah dengan menggunakan sanksi sebagai bentuk kekerasan kedua, yaitu kekerasan yang sah; Dipergunakannya sanksi sedemikian menyebabkan sanksi ter-sebut harus ditetapkan atau dirumuskan oleh sistem aturan hukum itu sendiri.

Timbulnya pertanyaan, apakah sanksi itu harus dimasukkan essensi dari pada hukum? Agar sanksi dapat berfungsi dengan baik sehingga semua sistem aturan hukum dapat berdaya guna serta berhasil guna. maka diperlukan adanya kekuasaan (force) yang memberikan dukungan tenaga maupun perlindungan bagi sisten aturan hukum berikut dengan sanksi tersebut.Cara kedua dengan menelaahnya dari konsep penegakan konstitusi. Pembinaan sistem aturan-aturan hukum dalam suatu negara yang teratur adalah diatur oleh hukum itu sendiri. Perihal ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan konstitusi itu, termasuk penegakan prosedur yang benar dalam pemfainaan hukum itu tadi mengasumsikan digunakannya kekuatan (force).

Diperlukannya kekuatan (force) sebagai pendukung serta pelindung bagi sistem aturan-aturan hukum urrtuk kepentingan penegakannya. berarti bahwa hukum pada akhirnya harus didukung serta dilindungi oleh sesuatu unsur yang bukan hukum. yaitu oleh kekuasaan. Kekuatan (force) yang diperlukan ini, dalam kenyataannya dapat berwujud sebagai:

1.    Keyakinan moral dari masyarakat.

2.    Persetujuan (konsensus) dari seturuh rakyat.

3.    Kewibawaan dari seorang pemimpin karismatik.

4.    Kekuatan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka).

5.    Kombinasi dari faktor-faktor tersebut diatas

Dalam uraian di atas terdapat istilah “kekerasan” dan “kekuatan”. Kedua ; istilah ini digunakan dalam konteks penegakan aturan-aturan hukum. Dengan kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara tidak : sah. Pertanyaan yang timbul adalah. apa artinya sah (yustifikasi) itu? Dalam pengertian hukum. kekuatan yang sah adalah kekuatan yang di-atur secara eksplisit dalam kaidah-kaidah hukum positif. Penggunannya kekuatan semacam inilah yang diartikan sebagai kekuasaan. Tampak di sini terdapat adanya dukungan yang erat antara hukum dengan kekuasaan, sebab kekuasaan sedemikian akan memungkinkan seseorang atau se-kelompok orang yang memiliki kekuasaan akan mampu untuk menggerakkan seseorang atau sekelompok orang lain untuk mewujudkan perilaku tertentu, yaitu perilaku hukum.

Analisis Hukum Dan Kekuasaan

Secara mudah, dalam tataran teoritis hubungan hukum dan kekuasaan dapat dikatakan saling mempengaruhi, hukum ada karena dibuat penguasa yang sah dan sebaliknya perbuatan penguasa diatur oleh hukum yang dibuatnya. Namun apabila terjadi pertentangan maka energi hukum sering kalah kuat dengan energi kekuasaan. Akibatnya model hukum sangat tergantung pada tipe kekuasaan. Dalam kekuasaan yang bersifat otoriter akan melahirkan hukum yang bersifat konservatif dan ortodok. Sebaliknya dalam kekuasaan yang demokratis akan melahirkan hukum yang bersifat responsif dan populis.

Yang dapat dijadikan catatan adalah:

1.    Hukum bersifat imperatif, tetapi realitasnya tidak semua taat, sehingga membutuhkan dukungan kekuasaan, besarnya kekuasaan tergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2.    Dalam praktek, kekuasaan sering bersifat negatif, yaitu berbuat melampaui batas-batas kekuasaan, sehingga hukum dibutuhkan sebagai pembatas kekuasaan (selain kejujuran ,dedikasi dan kesadaran hukum).

3.    Betapa eratnya dan pentingnya relasi antara hukum dan kekuasaan, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, tetapi kekuasaan tanpa hukum akan dzalim.