Ius Constitutum & Ius Constituendum

Hukum positive adalah hukum yang berlaku di suatu masyarakat pada tempat dan waktu saat ini.Hukum ini disebut juga sebagai ius constitutum. Hukum positive di setiap negara akan selalu berbeda dengan hukum positive di negara lain karena yang dikatakan tergantung dari tempat dan waktu saat itu. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur a.l. dalam KUHPerdata, persoalan pidana diatur melalui KUHPidana, dll.

Hukum positive atau disebut ius constitutum merupakan perwujudan dari yang namanya politik hukum atau disebut ius constituendum.
Politik hukum merumuskan arah perkembangan tertib hukum dari ius constitutum yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha menyusun ius constituendum ( hukum yang akan datang ).

Pengertian Politik Hukum :

• Menurut Van Apeldorn

Menggunakan istilah politik perundang-undangan terbatas pada hukum tertulis.

• Menurut Padmo Wahyono

Kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu kebijakan berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum.

• Menurut Purbacaraka dan Soeryono

Kegiatan-kegiatan memilih nilai-nilai dan penerapan nilai-nilai

• Menurut Satjipto Raharjo

Adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada ius constituendum, hukum yang seharusnya berlaku.

• Menurut Bagir Manan

Politik hukum tidak dari politik ekonomi, politik budaya, politik pertahanan, keamanan dan politik dari politik itu sendiri. Jadi politik hukum mencakup politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapa serta penegakan hukum.

• Menurut Moh. Mahfud

Politik Hukum adalah kebijaksanaan hukum ( legalpolicy ) yang hendak/telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah ( Indonesia ) yang dalam implementasinya melalui :

a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuat hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing dan atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan ( ius constituendum ) hukum yang diperlukan.

b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum.

Inti Politik Hukum :

Dari istilah yang digunakan : Politik Hukum mengandung arti kegiatan berdasarkan kekuasaan dalam negara berupa :

- Pengambilan keputusan

- Pembuatan kebijaksanaan dan

- Melakukan pembagian tentang ketentuan, tujuan dan melaksanakan tujuan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis.

Politik Hukum

- Bentuk : tertulis dan tidak tertulis

- Isi : Hukum publik dan Hukum Privat

Sifat Politik Hukum :

ada dua tetap dan tidak tetap temporer

Sifat Tetap / Permanen :

1. Ada satu sistem hukum yaitu sistem Hukum Nasional
2. Sistem Hukum Nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila
3. Tidak ada hukum yang memberikan hukum istimewa pada warganegara tertentu
4. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat
5. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai sub sistem Hukum Nasional.
6. Hukum didasarkan pada partisipasi masyarakat
7. Hukum dibentuk demi kesejahteraan masyarakat.

Sifat Tidak Tetap/Temporer :

Kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Misal : pembentukan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan Nasioanl.

Wujud Politik Hukum :

- tata hukum yang berlaku pada suatu saat dan tempat, tempat berarti wilayah negara / bagian negara.

- Seluruh sistem hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang

Sumber : http://albatrozz.wordpress.com/2008/12/21/politik-hukum/