"Pupuik Sarunai" Alat Musik Tradisional Masyarakat Minangkabau

Dunia hukum- Indonesia
kaya dengan alat musik tradisional. Kekayaan alat musik  tradisonal itu tersebar dalam kehidupan seni
budaya dari berbagai suku di Indonesia yang salah satunya adalah  alat musik tiup sarunai (serunai) dalam masyarakat
Minangkabau.





Serunai
sebagai alat musik tiup dalam masyarakat Minangkabau  biasanya dipergunakan dalam  acara-acara keramaian adat seperti batagak

Jadikan Jorong Setingkat Desa

Dunia hukum- Praktisi Hukum Sumatera Barat Boy Yendra Tamin Dt Suri
Dirajo mengatakan, pengalaman Sumatera Barat kembali ke pemerintahan desa
merupakan pelajaran berharga untuk menata sistem bernagari ke depan, termasuk
rencana pemekaran nagari. 





Meski pemekaran dimungkinkan oleh aturan tapi akan lebih baik
Sumatera Barat dan dipelopori oleh kabupaten Tanahdatar sebagai Luhak Nan Tuo,

Pengukuhan Sako Kaum Kampung Dalam Dt Suri Dirajo Kepada Boy Yendra Tamin, SH.MH

Setelah
sejak tahun 1963 lalu gelar Datuk (Dt) Suri Dirajo “tasangkuit=tergantungt” ,
akhirnya timbul kesepakatan kaum untuk malewakan gelar tersebut kepada Boy
Yendra Tamin SH.MH dosen dan mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Padang. Dt Suri Dirajo merupakan gelar penghulu dari suku Kampung Dalam Jorong
Lawang Kenegarian Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung

Alternatif Solusi mengenai Daerah Kerja PPAT di Kota Surabaya

Tulisan ini merupakan ringkasan dari tulisan rekan Miftachul Machsun dengan judul : " SILANG SENGKARUT TENTANG DAERAH KERJA PPAT DI KOTA SURABAYA"

Dalam tulisan tersebut penulis menjabarkan terlebih dahulu mengenai apakah tugas pokok PPAT, apakah dia merupakan seorang "pembantu" ( Kepala ) Kantor Pertanahan sebagaimana diambil dari pasal 6 ayat 2 PP 24/1997 ? Makna sebenarnya kata "dibantu" tidaklah menimbulkan hubungan sub ordinasi ( atas bawahan ) antara PPAT dan BPN, melainkan mandiri dan  sederajat ( karena BPN sendiri tidak mempunyai kewenangan khususnya dalam pencatatan atas perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, catatan saya = singkatnya BPN tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, BPN hanya berwenang untuk melakukan pencatatan pendaftarannya ); oleh karena itu istilah yang tepat untuk memformulasikan hubunganantara PPAT dan BPN adalah kata MITRA bukan Pembantu. PPAT bukanlah hamba dari BPN dan BPN bukanlah majikan dari PPAT ! ( Catatan saya = Jika masih ada pemikiran seperti ini, sudah selayaknya pemikiran ala orde baru ini direformasi ! )

Khusus mengenai pembahasan tentang Daerah Kerja ( wilayah jabatan ) penulis mengajak pembaca untuk berpikir secara konseptual dan kontekstual dalam memaknai arti ketentuan "Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten" yaitu dengan mengkaitkannya dengan ketentuan2 yang tercantum dalam Surat Pengangkatan PPAT dari Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI, dihubungkan pula dengan pasal 13 PP 37/1998 jo pasal 6 Perkaban 1/2006 (tentang Daerah Kerja PPAT), pasal 14 ayat 2 PP 37/1998 dan penjelasannya jo pasal 7 Perkaban 1 /2006 ( tentang Formasi PPAT ), pasal 20 ayat 2 PP 37/11998 jo pasal 48 ayat 2 Perkaban 1/2006 ( tentang cap/stempel jabatan PPAT), pasal 49 dan pasal 50 Perkaban 1/2006 (tentang papan nama dan kop surat PPAT, pasal 10 PP 24/19978 (tentang satuan wilayah pendaftaran tanah), maka sesungguhnya daerah kerja ( wilayah jabatan) PPAT Kota Surabaya adalah meliputi seluruh wilayah Kota Surabaya, bukan menurut wilayah kerja kantor-kantor pertanahan yang ada di Kota Surabaya.

Dalam bagian berikutnya penulis mengungkapkan bahwa kewajiban untuk memilih daerah Kerja bagi seorang PPAT yang telah menjabat di suatu daerah (Kota/Kabupaten) menurut ketentuan pasal 12 dan pasal 13 PP 37/1998 jo pasal 5 dan pasal 6 Perkaban 1/2006 hanya terjadi apabila Kota/kabupaten tersebut dipecah/dimekarkan menjadi dua atau lebih, dimana PPAT harus memilih adalah jangka waktu maksimal 1 tahun sejak diundangkannya UU tentang pembentukan Kota/Kabupaten yang baru tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut PPAT tidak memilih, maka demi hukum daerah kerjanya hanya meliputi wilayah Kota/kabupaten di tempat kantornya terletak.

Bagaimana kalau yang dimekarkan/dipecah adalah Kantor Pertanahannya ?
Jawabannya sebenarnya sangat sederhana : Daerah kerja PPAT sehubungan dengan terjadinya pemecahan Kantor Pertanahan belum atau sengaja tidak diatur. Kesengajaan ini sangat wajar, oleh karena memang Daerah kerja PPAT memang dari semula dimaksudkan meliputi seluruh wilayah Kota/ Kabupaten.
Oleh karena itu tindakan menganalogikan atau menyamakan pemecahan kantor Pertanahan dengan pemecahan Kota/Kabupaten yang pada akhirnya menimbulkan dampak bagi PPAT yang telah ada untuk memilih salah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan sebagai daerah kerjanya merupakan tindakan yang sangat tidak tepat dan membahayakan.
Dikatakan sebagai tindakan yang sesat atau membahayakan, oleh karena dapat menimbulkan berbagai macam akibat hukum antara lain :

1. sejak tgl 6 Maret 2010 ( yaitu 1 tahun sejak berlakunya Perkaban no 9/2009 ttg Pemekaran kantor Pertanahan Kota Surabaya ), demi hukum seharusnya semua PPAT di Kota Surabaya harus menjalankan jabatannya dengan wilayah jabatan (daerah kerja) sesuai letak kantornya berada di wilayah kerja kantor Pertanahan Surabaya I atau Surabaya II, maka terhitung sejak tanggal 6 maret 2010 sampai saat ini seluruh akta yang dibuat diluar wilayah kerjanya tersebut menjadi cacad atau batal, apabila otentisitas akta merupakan syarat keberadaan atas suatu perbuatan hukum ( misal : hak tanggungan), maka hak tersebut tidak pernah ada, oleh akrena aktanya cacad ( Catatan saya = Betapa luar biasanya potensi kerugian yang diderita Bank-bank apabila mereka hanya menjadi Kreditur Konkuren ).
2. terjadinya banyak pelanggaran dalam pelaksanaan tugas jabatan PPAT ( misalnya penanda tanganan akta diluar wilayah jabatannya, adanya keberadaan kantor PPAT disamping kantor notaris ) ( catatan saya: Alasan BPN agar di adakan pemilihan daerah kerja bagi PPAT Kota Surabaya yang telah ada adalah demi efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh BPN; menurut saya justru hal ini akan semakin tidak efektif dan efisien, karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dan sebagai Pembina BPN akan menerima getahnya )

Terhadap silang sengkarut ini penulis memberikan alternatif solusi, antara lain :

1. Menunda kewajiban untuk memilih daerah kerja samapai dengan adanya perubahan atas PP 37 /1998 yang mengatur tentang daerah kerja PPAT sehubungan dengan terjadinya pemekaran Kantor Pertahanan;
2. Mematuhi isi penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 123/G/2011/PTUN.SBY yang menunda pelaksanaan Keputusan Kantor Pertanahan Surabaya I dan Surabaya II, tanggal 7 Nopember 2011 berturut-turut nomor 2640/8-35.78/XI/2010 dan nomor 1523/2.100.35.80/XI/2010 dan Surat Kakanwil BPN Propinsi jawa Timur tanggal 22 Nopember 2011, nomor 2011/11-35-300/XI/2011 selalam pemeriksaan sengketa Tata usaha Negara berjalamn sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Kepala BPN mengeluarkan surat baru yang berisi atau menyatakan bahwa Surat tertanggal 12 Agustus 2011 nomor 3002/17.3/VIII/2011 perihal mohon petunjuk daerah kerja PPAT di Kota Surabaya tidak mempunyai akibat hukum dan tidak perlu ditindaklanjuti;
4. Memberikan pelayanan kepada PPAT yang tidak dapat memilih daerah kerja seperti sebelum tanggal 24 Nopember 2011;
5. BPN dan PPAT yang tidak dapat memilih mengadakan pertemuan untuk mencari solusi lain yang benar dan berdasarkan hukum.

Penulis menutupnya dengan pesan agar masing-masing pihak berkenan untuk melepaskan keangkuhan masing-masing, agar penyelesaian yang baik, benar, beradap dan berdasarkan hukum akan segera tercapai.

Sedangkan saya pribadi memberikan alternatif solusi sebagai berikut :

Hiruk pikuk permasalahan yang terjadi antara PPAT Surabaya dengan BPN RI akan berlarut-larut jika pemegang kekuasaan dalam hal ini BPN RI tetap pada prinsipnya yaitu wilayah kerja PPAT harus dibagi sesuai wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten.
Khusus untuk Surabaya harus diperlakukan istemewa/berbeda dengan Kota/Kabupaten lain, oleh karena hanya di Kota Surabaya yang terdapat 2 Kantor Pertanahan yang setingkat ( dengan 2 Kepala Kantor ) yaitu berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No.9 tahun 2009 tgl 6 Maret 2009.
Oleh karena istemewa sudah seharusnya BPN RI juga memperlakukannya secara istemewa dan berbeda mengenai prosedure pelayanan masyarakat, maupun pembinaan PPAT yang ada di Kota Surabaya.

Saran solusi :

Mengenai Prosedure Pembinaan / Penyumpahan / Pengawasan/ dll oleh Kantor Pertanahan kepada PPAT :
Prinsip : Setiap PPAT yang hendak diangkat atau telah diangkat harus memiliki satu kantor (pasal 20 PP 37/1998)

Prosedure Pembinaan PPAT lama di kota Surabaya :
Tergantung letak kantor PPAT yang bersangkutan menentukan dia wajib tunduk kepada pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak kantor PPAT ybs.

Prosedure Pembinaan, pengangkatan sumpah bagi PPAT baru di Kota Surabya :
Tergantung letak kantor calon PPAT ( dalam persyaratan pengajuan pengangkatan PPAT selalu disyaratkan letak dan alamat kantor yang bersangkutan ) wajib mengajukan sumpah sekaligus pernyataan tunduk pada pembinaaan pada Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak kantor calon PPAT ybs.

Khusus mengenai wilayah kerja PPAT :
Alternatif 1 :
Bagi PPAT lama yang tidak ikut memilih pada tanggal 24 Nopember 2011, maka wilayah kerjanya adalah ssesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatannya seperti semula ( tidak ada perubahan apapun bagi 245 PPAT Surabaya )
Bagi PPAT yang baru dan PPAT yang memilih pada tanggal 24 Nopember 2011, maka wilayahnya sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BPN RI ( tidak ada perubahan SK ), semua pihak happy :)
Yang memilih kan seusai dengan keinginannya sendiri, jadi pasti tidak merasa dirugikan !

Alternatif 2 :
Mengenai wilayah kerja PPAT Kota Surabaya agar dibuatkan Surat Keputusan yang menyeluruh bahwa wilayah kerja seluruh PPAT di Kota Surabaya adalah sesuai dengan wilayah Kota Surabaya sampai adanya pemekaran Kota Surabaya, ( sesuai pasal 13 ayat 1 dan 2 PP 37/1998 ), dengan demikian baik PPAT yang baru maupun PPAT yang terlanjur memilih dan PPAT yang tidak memilih wilayah kerjanya semuanya sama yaitu wilayah Kota Surabaya ( yang diuntungkan adalah PPAT Baru dan PPAT yang memilih )

Saya pribadi mengusulkan alternatif 1 semua pihak bahagia dengan pilihannya sendiri, pihak BPN RI tidak perlu repot-repot mengganti Surat Keputusan dan semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang disakiti/didholimi/ditindas/dilecehkan/dipermalukan...

Sekedar urun rembug pribadi
Jusuf Patrick
PPAT wilayah Kota Surabaya

Pesona Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang Di Malam Hari

Legenda
(kisah) Siti Nurbaya demikian populer dikalangan masyarakat dan tidak jarang
menjadi ungkapan sehari-hari disetiap kali terjadi seorang anak gadis dipaksa
menikah atau dijodohkan dengan seseorang yang tidak dicintainya alias  dipilihkan orangtuanya. Kisah Siti Nurbaya
itu pun tidak terpisahkan dari Gunung Padang 
yang terletak di Pantai Padang.




Jembatan Siti Nurbaya Kota Padang

Tangki Mita 5.000 Liter Misterius

Hampir sebulan truk tangki berisi 5.000 liter minyak tanah
terpakir di Kantor Pol PP Padang. Namun begitu, hingga kini BBM selundupan itu
belum diproses.



 “Tangki BBM itu belum
diserahkan ke polisi karena statusnya belum jelas,” ujar Kasi Ops Pol PP
Padang, Adril Gusmar pada Padang Ekspres, kemarin (9/1).



Untuk itu, Pol PP bekerja sama dengan Disperindagtamben Padang
tengah berupaya

Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Analisis terhadap Putusan MK No.2-3/PUU-IV/2007

oleh: Adithiya Diar, S.H.



Abstract

State
of Indonesia as a democracy, recognize the existence of the death penalty as a
punishment that can be imposed on any person if found guilty of committing
certain crimes that have been formulated in legislations. In the Indonesian constitution, there are
several settings on human rights that are directly asserted that the right to
life is part of

Kedudukan dan Eksistensi Mahkamah Konstitusi

Jika
sebelumnya kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung, namun setelah UUD
1945 diamandemen di samping Mahkamah Agung berdiri Mahkamah Konstitusi.  Sekali pun Mahkamah Konstitusi sebuah lembaga
peradilan, tetapi secara organisasi peradilan Mahkamah Konstitusi bukanlah bagian
peradilan dalam lingkup Mahkamah Agung.  Artinya Mahkamah konstitusi berdiri sejajar dan
sederajat dengan

Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Oleh: Adithiya Diar, S.H.





Abstract



State
responsibility is a fundamental principle of international law
derived from the
doctrine of sovereignty and
equality among nations. Historically
the principle of state responsibility
have close links with human rights, where human
rights which today have been
set in international human rights law was
originally developed through the principle of

sunset

by boy yendra tamin

when afternoon comes, the sunlight falling on the horizon


there are memories passed from the past
and hope that the dream came again, when the night brings lonely
although there is no moon in the hands
but love is eternal in the heart, you carved in me
sweetheart

3/1/2012

Takdir Wakil Kepala Daerah

Oleh : H.
Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior





Wakil Kepala Daerah (wakil gubernur dan atau wakil
bupati/wakil walikota) tak perlu sampai berebut tugas/wewenang dengan kepala
daerah, tidak perlu merasa tersundak karena wewenang sangat kecil/terbatas dan
atau takdir tugas sekadar “pembantu” kepala daerah dengan jabatan bernama wakil
kepala daerah dan atau tidak perlu sampai merajuk dan