Rabu, 28 Desember 2011

Membangun Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Dan Efisien




Oleh:
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.



Pengantar







Banyak
kalangan yang berada di luar lingkaran elit kekuasan yang menilai bahwa
pemerintahan dewasa ini tidak efektif, tidak bersih, dan tidak efisien dalam
menjalankan tugasnya, sehingga jaminan kesejahteraan yang merata, kebebasan
yang beraturan, dan peri-keadilan yang berkepastian dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara belum dapat

Selasa, 27 Desember 2011

Hakim Ideal Adalah Mantan Advokat


Catatan
Hukum Boy Yendra Tamin



Dibalik
 berbagai sorotan terhadap hakim pengadilan di
Indonesia beberapa waktu belakangan,  hal
yang tidak bisa diabaikan dari sorotan itu adalah sisi sistem rekrutmen calon
hakim. Artinya hakim yang baik dan ideal tidak bisa dilepaskan dari sistem
rekrutmennya dan tentu harus dilihat secara objektif  apabila ujungnya adalah terpenuhinya harapan
akan akan hakim

Senin, 26 Desember 2011

Tak Ketemu Mobilnya, Dahlan Iskan Naik Ojek ke Istana Bogor




Ulasan Boy
Yendra Tamin



Selalu saja
ada yang unik dan menarik sosok Dahlan Iskan. Dari apa yang dipikirkannya
sampai kepada apa yang dilakukannya selain unik , selalu ada keteladanan dan
hikmah dibalik semua tindakan dan pandangan Dahlan Iskan. Pada Jumlat 23/23/11
lalu lagi-lagi ada kisah menarik dari diri seorang Dahlan Iskan yang sekarang
menjabat Menteri BUMN itu sebagaimana ditulis

Sabtu, 24 Desember 2011

Amandemen UUD 1945 dan Otonomi Daerah




Oleh
: Imade Safari Oktaria

Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta



UUD 1945 merupakan konstitusi Negara
Indonesia.Semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di atur di dalam UUD
1945.UUD 1945 telah mengalami empat (4) kali amandemen yang perubahan pertama
tanggal 19 Oktober 1999,perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000,perubahan
ketiga 10 November 2001 dan perubahan keempat 10

Presiden SBY Tuding LSM Asing Halangi Pemanfaatan Hutan




Foto:BBC Indonesia


Belakangan soal sengketa lahan di Indonesia antara masyarakat dan
perusahaan perkebunan makin mendapat perhatian publik, bahkan publik
internasional. Masalah sengketa lahan perkebunan sebagai bagian dari
pemanfaatan potensi hutan, selain rumit juga kompleks memerlukan kebijakan yang tegas dari pemerintah.



Terkait dengan soal sengketa lahan perkebunan itu BBC Indonesia (

Rabu, 21 Desember 2011

Surat Dakwaan


Catatan Hukum Boy Yendra Tamin



Surat
dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Hal ini sejalan
dengan Putusan Mahkamah Agung No.47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, menyatakan
bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat dakwaaan,
Selanjutnya  A. Karim Nasution (1952:75)
menyatakan, “Tuduhan (dakwaan) adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu

Antara Tokoh Besar Dengan Generasi Sesudah Mereka



Sepertinya  patut dijadikan renungan apa yang
dikemukakan Roberto M Unger (2011;1);







Sudah menjadi rahasia
umum bahwa tokoh-tokoh besar meninggalkan  beban bagi generasi sesudah mereka.
Pencapaian mereka yang luar biasa di bidang politik, seni atau pemikiran ,
membuat generasi sesudah mereka  yang
beroleh manfaat dari prestasi mereka, merasa tak berdaya karena tidak ada lagi
persoalan

Minggu, 18 Desember 2011

Sistem Hukum Dalam Perspektif Teori Evolusi Hukum


Catatan Hukum Boy Yendra Tamin 





Di berbagai belahan negara-negara dunia --termasuk di Indonesia—sampai saat ini masih terjadi tarik-menarik antara kecenderungan pilihan pada sistem hukum cammon law dengan civil law. Tidak sedikit pula bahasan-bahasan yang menonjolkan kebaikan-kebaikan serta kelebihan dari masing-masing sistem hukum itu. Tetapi apakah kedua sistem hukum itu (common law dan

Optimalkah Kinerja DPRD Sumbar di Era Otonomi?


Kiriman : Auliya Morgana

Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Bung Hatta

                                                                               



Mengingat
saat ini pemerintah otonom memiliki kewenangan untuk mengurus  sendiri urusan rumah tangganya atau yang lebih
populer dikenal dengan era otonomi,tentu tidak terlepas dari kinerja lembaga
yang melaksanakan tugas dari wewenang yang telah

Reformasi Konstitusi Di Indonesia Pasca Jatuhnya Soeharto


by: Reki Aptrianando
Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Bung Hatta



Jika kita masih mengenang pada waktu
tahun 1998 , jatuh nya soeharto merupakan awal dari era reformasi di indonesia
yang merupakan sejarah dari keikutsertaan mahasiswa sebagai juga kaum
intelektual di negara ini dan juga memberi andil untuk wujud nya indonesia yang
lebih baik.krisis finansial asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia

Jumat, 16 Desember 2011

Manusia Punya Kemampuan Untuk Menyimpang Dari Tujuannya






Setiap manusia berjuang keras guna mencapai kebajikan atau tujuan dasarnya, yaitu perwujudan kodratnya  sendiri yang lebih sempurna. Dalam Prosesnya itu , manusia juga menjalankan rencana Tuhan. Kesadaran manusia tercakup dalam fakta bahwa semua secara naluri dia tidak mengerti tujuannya, tujuan itu harus dicarinya lewat pemikiran. Karena itu manusia punya kemampuan untuk menyimpang dari

Kamis, 15 Desember 2011

Otonomi Khusus Sebagai Kebijakan Pemerintah


Oleh: Dowa Palito

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta


Foto: tribunnews.com




Otonomi khusus
adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi
sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini
diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah

Rabu, 14 Desember 2011

Indek Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2001-2011


Catatan Boy Yendra Tamin



Dalam berbagai publikasi,
baik berupa hasil penelitian maupun survey dikemukakan Inonesia termasuk dalam
jajaran negara-negara korupsinya parah, terutama terjadi dikalangan
pejabat administrasi negara. Indonesia terus berupaya untuk keluar dari jajaran
negara yang korupsinya parah itu yang sekaligus berarti sebagai upaya
menciptakan pemerintahan yang besih dan bebas

Selasa, 13 Desember 2011

Otonomi khusus di Indonesia



Oleh:
Sulaiman Aryadi

Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta





Otonomi khusus
merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai
kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.



Beberapa Ketentuan Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan







Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam satu bab khusus dari Pasal 190-201
mengatur sejumlah ketentuan pidana dalam bidang kesehatan. Beberapa ketentuan
pidana tersebut antara lain sebagai berikut:



¢ Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau
pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak

Minggu, 11 Desember 2011

Anak-anak Di Lampu Merah




Selain ada balita yang dibawa orang dewasa  atau penyandang cacat mengais kehidupan dari
belas kasihan di lampu merah, juga tampak anak-anak ikut
mengadu nasib sebagai pengemis atau menawarkan sesuatu
untuk dibeli kepada setiap pengendara yang berhenti ketika lampu merah menyala.





anak jalan tengah menyimpang uang




 menghitung uang  hasil "ngemis" :foto by boy yendra tamin

Jumlah anak

Rabu, 07 Desember 2011

Tujuan Negara Hukum


Oleh: Boy Yendra Tamin





Adalah suatu kenyataan bahwa dalam upaya
mempertahankan keberadaannya, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari
manusia lain. Setiap orang mempunyai bermacam-macam keperluan, baik bersifat
fisik maupun non fisik. Usaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan itu akan mudaj
dicapai apabila dilakukan bersama-sama dengan manusia lain. Atas dasar itulah
manusia selalu ingin

Senin, 05 Desember 2011

Diusir dari Acara Diskusi, Dua Mantan Menteri Lanjutkan Diskusi di Kantin Kampus


Ulasan Boy Yendra Tamin






Dinamika
kehidupan hukum dan politik di tanah air sepertinya kian menarik untuk
dicermati dari hari ke hari. Selalu saja ada peristiwa hukum dan politik yang
menarik untuk disimak dan tentu menuntut kearifan kita untuk memahaminya.  Seperti pengusiran pembicara pada sebuah cara
diskusi  tentu menarik untuk disimak
terlepas dari apa yang melatar belakanginya, apa

Politik dan Hukum: Politik Hukum Indonesia


Catatan hukum Boy
Yendra Tamin







Bagaimanakah
hubungan antara hukum dan politik ? Bukan hal baru bagi kalangan sarjana hukum,
bahwa hukum adalah produk politik. Sekalipun demikian ketika hukum itu
disepakati dan ditetapkan (eksis) maka politik harus tunduk pada hukum. Tapi
dalam kenyataan ditemui, peranan politik kelihatannya lebih dominan dalam
kehidupan negara dan bangsa. Artinya tidak

Jumat, 02 Desember 2011

Eksistensi Hukum Adat Dimasa Depan


(Sambungan dari tulisan “Sistem Hukum Adat  Ditengah Kuatnya Sistem Hukum Global”}



Oleh: Boy Yendra Tamin





Boy Yendra Tamin

Sejak Indonesia berdiri sebagai negara
berdaulat, hukum adat menempati perannya sendiri dan dalam perkembangannya,
huukum adat justeru mendapat tempat khusus dalam pembangunan hukum nasional.
Dalam beberapa tahun belakangan di dalam pembentukan hukum negara pun,

Kamis, 01 Desember 2011

Sitinjau Laut Yang Berkabut dan Jalan Beton




Jalan Beton dan Sitijau laut Yang Berkabut Foto: Boy Yendra Tamin


Kawasan
Sitinjau Laut merupakan kawasan hutan lindung  terletak diwilayak Kota Padang dan kabupaten
Solok, selain terkenal dengan jalannya yang bermedan berat juga menyimpang
pemandangan yang indah, misalnya pemandangan Kota Padang dari kejauhan dengan
lautnya menghampar. 






Sitinjau laut yang Berkabut Foto:Boy Yendra