Sabtu, 30 April 2011

Premium Dihapus? Semakin Membingungkan





Sulit dibayangkan, apa yang akan terjadi bila premium dihapus sebagai bahan bakar di Indonesia. Wacana penghapusan premium itu selain membingungkan, pemerintah harus menjelaskan apa latar belakang yang sesungguhnya dari wacana penghapusan premium itu. Wacana ini bukan soal sederhana, tetapi boleh disebut sebagai hal yang sensitive dan menyangkut kepentingan public yang berdampak luas.



Jumat, 29 April 2011

UGM Researchers: Cirebon Blast, Multi-Dimensional Failure of SBY Government



YOGYAKARTA- The recent bombing incident in Cirebon is predicted to happen in the next few years. The cases of small-scale and 'tacky' bombings are still going to haunt Indonesian security conditions. It is 'tacky' because it is no longer committed in vital places such as hotels, cafes, presidential palace, etc., but even in mosques. 



Ironically, the security forces are not ready to

Rejection of International Arbitration Hindered Foreign Investment



Execution of international arbitration’s decision is still difficult to conduct even though Indonesia has ratified the New York Convention. Indonesian courts often reject the international arbitration’s decision for numerous reasons, one of which that the decision is contrary to public order in force in Indonesia. This was stated by Herliana, SH, M.Comm.Law., UGM Lecturer of Faculty of Law at a

Waspadai Sakit Kepala Berkepanjangan





Setiap orang pasti pernah merasakan sakit kepala oleh bermacam-macam sebab . Tetapi ada baiknya sakit kepala jangan dibiarkan, jika sakit kepala itu merupakan sakit kepala berkepanjangan, karena sakit kepala yang demikian diindikasikan bisa jadi sebagai gelajala awal kanker otak. 



Hal itu seperti dikemukakan Fielda Djuita, spesialis radiologi Rumah Sakit Mochtar Riady Comprehensive Cancer

Kamis, 28 April 2011

Sekali lagi tentang; ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH (Kegagalan dalam menafsirkan sebuah rujukan)


Oleh: Wisran Hadi


Wisran Hadi


 Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, yang dianggap sebagai way of live-nya orang Minang, mungkin dapat dijadikan sebagai titik berangkat dari pembahasan tentang adat, budaya dan cara berpikir orang Minangkabau itu sendiri dalam usaha memperbaharui penafsiran terhadap rujukan budaya dalam pembentukan sikap hidup dan cara berpikir masyarakat

Rabu, 27 April 2011

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011



Dunia hukum, Selain hari libur nasional, di Indonesia diatur pula cuti bersama setiap tahunnya. Untuk tahun 2011 pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.



Berdasarkan SKB dari dua kementrian itu

Karakteristik dan Asas-Asas Hukum Acara PTUN


Oleh : Boy Yendra Tamin



Secara formal Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai tahun 2011 sudah berusia 15 tahun. Meskipun demikian upaya para pencari keadilan melalui PTUN belumlah sebagaimana adanya peradilan perdata dan pidana yang tiada henti “dibanjiri” perkara. Memang tidaklah terlalu tepat untuk membandingkannya, tetapi apabila dipahami untuk apa peradilan tata usaha dibentuk,

Selasa, 26 April 2011

Telah Dibuka Pendaftaran PKPA Fak Hukum UBH Angkatan Peridoe Mei-Juli 2011



Padang. Fakultas Hukum UBH Padang bekerjasama dengan DPN PERADI dan DPD SPI Sumbar kembali membuka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) angkatan kesembilan tahun 2011. PK PA yang dilaksanakan tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 2 Ayat 1 yang menyebuttkan, bahwa yang diangkat sebagai advokat adalah sarjana berlatar belakang

PENEMUAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI



Ulasan : Memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari apa yang termuat dalam etika profesi hukum sepertinya tidaklah sekedar mengharapkan terjaganya prilaku yang baik dari para professional dibidang hukum. Ketika dihubungkan dengan soal penemuan hukum, maka eksistensi etika profesi hukum menjadi sangat strategis karena penemuan hokum tidak terlepas dari kontribusi etika profesi hukum yang terjaga

Minggu, 24 April 2011

Naik Taksi Dari New York ke Los Angeles Dengan Ongkos US$5.000 Atau Rp45 Juta ?



Kalau sudah rejeki tidak akan lari kemana, begitulah bunyi pepatah. Eezki datang dari berbagai pintu dan tidak ada yang bisa menduga. Begitulah yang dialami seorang sopir taksi. Hal itu sepertidilaporkan BBC Indonesia (24/4, Pengemudi taxi New York Mohammed Alam mendapat penumpang impian, bepergian dari New York ke Los Angeles dengan ongkos US$5.000 atau Rp45 juta.



Seorang bankir bernama

Jumat, 22 April 2011

Memahami Hukum Indonesia Yang Kehilangan “Nyawa”



Oleh: Boy Yendra Tamin




Sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan, jika Ketua Mahkamah Konstitusi Mohamad Mahfud MD menilai hukum Indonesia telah kehilangan nyawa, sehingga dapat dengan mudah dimasuki kepentingan-kepentingan sesaat yang bertentangan dengan cita dan tujuan hukum itu sendiri. Hal itu dikemukakan Mahfud saat memberikan kuliah umum bertema "Peran Mahkamah Konstitusi dalam

Kepastian Hukum


Oleh Boy Yendra Tamin


Belakangan ini soal-soal yang mengemuka dalam penegakkan hukum, adalah berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna ganda, apalagi bila kasus itu melibatkan pejabat publik. Artinya sebuah keputusan pengadilan belumlah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, apabila ternyata putusan itu tidak sesuai dengan “aspirasi masyarakat”. Fenomena ini terjadi oleh

Kamis, 21 April 2011

Keamanan Tanah Air Siaga Satu




Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran TNI dan Polri memberlakukan siaga satu untuk seluruh wilayah. "Mulai hari ini diberlakukan Siaga Satu sampai beberapa hari ke depan terkait pengamanan kegiatan ibadah," ujar Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/4).



Temuan paket bom

Rabu, 20 April 2011

DPR 2009-2014 Dinilai Menduduki Rangking Pertama Korupsi



Survei Kemitraan pada 2010 menyebutkan, DPR 2009-2014 dinilai masih menduduki rangking pertama urusan korupsi. Hasil survey itu seperti memperkuat pandangan, bahwa kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak semata-mata bersumber atas penerapan positivisme hukum, tetapi justru bersumber pada perubahan dan prilaku politik.



Sebagaimana diberitakan Inilahlah.com (21/4), Bau korupsi DPR

Penghulu (Datuk) Sebagai Pemimpin Kaum di Masyarakat Minangkabau


Oleh : Boy Yendra Tamin




Dalam masyarakat adat minangkbau dikenal apa yang disebut dengan kaum (suku), dan setiap kaum itu dipimpin seorang penghulu (Datuk). Dizaman yang terus berubah dengan segala kemajuannya, keberadaan penghulu dalam masyarakat Minangkabau tetap eksis disamping pimpinan formal pemerintahan. Meskipun disadari dikalangan generasi muda Minangkabau banyak juga mereka tidak

Selasa, 19 April 2011

Situs Warisan Dunia UNESCO Terbaru Di Asia Fasifik


Oleh Isabel Esterman
Foto-foto milik UNESCO


Australia





Pemerintah Inggris membangun penjara-penjara ini pada akhir abad 18 dan 19. Beberapa situs tersebut mengingatkan Australia pada masa lalu kelam mereka saat banyak orang dari Eropa datang terikat dengan rantai, divonis dengan hukuman 'pemindahan' atas kejahatan seperti pencurian sampai pembunuhan. Dari 11 situs yang terdaftar oleh

Senin, 18 April 2011

Menanti Hasil Kerja KY Atas Kasus Antasari Azhar

Bagaimanakah akhir "kisah" perkara Antasari Azhar ? Publik tentunya menunggu kesimpulan Komisi Yudiasial (KY) atas putusan hakim yang menangani perkara Antasari Azhar, karena akan membawa pengaruh yang besar bagi penegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas hakim.
Sebaaimana diberitakan Republika.co.id (18/4/11) bawa, Komisi Yudisial (KY) meminta keterangan pada

Minggu, 17 April 2011

Penggunaan Istilah “Sengketa” Dalam Peradilan Tata Usaha Negara


Oleh: Boy Yendra Tamin






Kata “kekuasaan” tidak asing bagi kita, bahkan bagi orang awam sekalipun. Kekuasan acapkali melahirkan masalah-masalah yang sukar untuk dipecahkan. Mengapa ? Dalam penyelenggaraan suatu negara, tindakan administrasi negara (pemerintah) seringkali melahirkan konflik atau persengketaan antara pemerintah dengan warganegaranya atau dengan badan tertentu. Seringkali

Sabtu, 16 April 2011

Seorang Anak Merengut Nyawa Gara-gara Ibu Asyik Main Game "Cafe World" di Facebook ,

Penggguna situs jaringan sosial sungguh luar biasa, Faceboks saja misalnya dengan 500 juta penggunanya dari berbagai lapisan. Di samping mamfaat positif,  tentu dampak ada dampak negatifnya. Artinya kemamfaatan situs jejaring soail itu  tergantung pada diri penggunanya sendiri. Setidaknya itulah yang terjadi, seorang ibu asal Colorado gara-gara asyik main main game "Cafe World" di Facebook,

Jumat, 15 April 2011

Ketika Putusan Hakim Terjangkit Virus Copy Paste





“Menyedihkan”, “merisaukan” atau istilah apa pun yang cocok jika terjadi praktek copy paste dalam putusan hakim dalam mengadili suatu perkara sebagaimana diungkap Komisi Yudisial. Bagaimana hal itu terjadi banyak kemungkinan, tetapi sebuah putusan hakim terjangkit “virus” copy paste, sungguh telah mempertaruhkan nasib dan mutu penegakkan hukum di Indonesia, dan disisi lain sulit untuk

Kamis, 14 April 2011

Aspek Hukum Dan Penerapan Sanksi Terhadap Eksploitasi Terumbu Karang


Oleh : Boy Yendra Tamin

I. Pendahaluan


Biasanya ketika terhadap seseorang atau sekelompok orang/institusi dikenakan sanksi, ia tidak lain dikarenakan adanya larangan yang ia dilanggar. Artinya sanksi itu ada saat kesepakatan—kesepakatan atau aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan dilanggar. Jadi tidak ada sanksi, jika orang melakukan sesuatu sesuai dengan aturan main dan mematuhi larangan

Menyoal Otonomi Protektif Vs Local Accountability



Otonomi yang diberikan kepada daerah seharusnya membuat masyarakat daerah lebih sejahtera, , apakah tujuan pemberian otonomi kepada daerah itu sudah menjadi sebuah realita ?

Oleh Boy Yendra Tamin


Di awal tahun 2000, ketika UU No.22 Tahun 1999 mulai diterapkan, banyak kalangan menilai sebagai era kebangkitan kembali otonomi daerah di Indonesia. Dengan terjadi perluasan wewenang pemerintah

Rabu, 13 April 2011

Memaknai Hasil Eksaminasi KY Terhadap Putusan Perkara Antasasi

Catatan Ringan: Boy Yendta Tamin
Hasil eksaminasi Komisi Yudisial (KY) dalam kasus Antasari Azahar, boleh jadi sebuah terobosan bagi upaya mewujudkan hakim professional. Terlepas dari apakah hasil eksaminasi atas putusan perkara Antasari itu akan dijadikan bahan PK oleh Antasari, tetapi hasil eksamaninasi KY itu merupakan suatu upaya perbaikan dalam proses peradilan. Artinya, dalam memeriksa

Pemimpin Negara (Pemerintahan) Adalah Juga Penegak Hukum



Oleh : Boy Yendra Tamin



Membicarakan penegakkan hukum, bagi sebagian orang sepertinya kita tengah membicarakan kinerja polisi, jaksa dan hakim dan pengacara. Kendenderungan demikian tidak bisa disalahkan, karena dalam keseharian kita memang polisi, jaksa, hakim dan pengacara yang melakukan penegakkan hukum. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan

Selasa, 12 April 2011

Fenomena Sociological Jurisprudence Dalam Masyarakat Pruralistik: Suatu Kritik


Oleh : Boy Yendra Tamin, SH.MH




Ilmu-ilmu sosial sudah menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pengendalian sosial yang memungkinkan masyarakat yang bersangkutan berfungsi. Salah satu jenis sistem pengendalian sosial disebut hukum. Dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian sosial, termasuk hukum adalah gejala sosial yang universal ( Lili Rasjidi;1989;1). Dalam kaitan ini dimana

Seorang Perempuan Cina Membunuh Cucunya Gara-gara Tanda Zodiak





Zodiak bukan hal yang asing bagi banyak orang, apalagi yang suka dengan 'ramalan" kehidupan pribadi. Tapi zodiak, tetaplah sebuah ramalan dan yang menentukan jalan kehidupan ini hanya Sang Pencipta. Tetapi gara-gara ramalan zodiak, orang membunuh ini benar-benar tidak masuk akal, yang pasti selain merupakan tindakan melanggar hukum, tapi juga sebuah dosa dan perbuatan yang tidak didasarkan

Waspada Penipuan Lewat HP Berkedok Keluarga Ditangkap “Polisi”



Penipuan lewat SMS sudah banyak yang tahu. Penipuan dengan menggunakan alat telekomunikasi HP mulai merobah gaya dengan menelpon lansung sasaran. Jika suatu kali kita menerima telphon dari nomor yang tidak dikenal dan sipenelpon mengatakan ada keluarga seperti anak, keponakan, adik , singkat orang terdekat dengan kita, mendapat masalah atau berusan dengan pihak berwajib, haraplah berhati-hati

Komisi Yudisial (KY) Dinilai Terlalu Jauh Mencampuri Tugas Hakim



Pengadilan yang bebas tanpa ikut campur tangan lembaga lain memang tengah diuji. Dari berbagai proses peradilan dan putusan hakim acapkali menjadi bahan perdebatan, dan bahkan melahirkan pro-kontra ditengah masyarakat. Kondisi itu sepertinya tidak baik perkembangan dunia peradilan di Indonesia, sekalipun kontrol proses peradilan diperlukan,, tetapi control terhadap proses peradilan harus

Senin, 11 April 2011

Briptu Norman Kamaru: Kombinasi Sosok Penegak Hukum dan Seniman Bawakan Lagu Farhat Abbas




Briptu Norman kamaru


Dari aksi lipsync akhirnya ke dapur rekaman, disamping populer dalam waktu yang singkat. Setidaknya itulah yang dialami Briptu Norman Norman Kamaru yang namanya memenuhi media tanah air sejak beberapa minggu belakangan ini. Banyak hikmah sebenarnya yang tersirat dibalik kepopuleran dan keberuntungan yang diperoleh Briptu Norman, selain aksi spontannya juga ditunjang

Mulai 11 April 2011 Ini Perancis Berlakukan Hukum Larangan Burka (Cadar).





Radio Nederland Werelroep Indonesia melalui situsnya menyebutkan, sejak Senin (11/04) Prancis merupakan negara Barat pertama yang melarang burka atau pakaian penutup wajah lainnya di depan umum. Para pelanggar bisa didenda 150 euro.



Pria yang memaksa seorang perempuan mengenakan burka atau nikab bisa didenda maksimal 30.000 euro dan penjara satu tahun. Kalau perempuan yang dipaksa itu di

Minggu, 10 April 2011

Tiga Belas Alasan Mengapa Orang Melanggar Hukum



Catatan Ringan: Boy Yendra Tamin





Di Indonesia saja ada ribuan kasus sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum. Kasus yang ribuan itu pun hanya kasus yang sempat tercatat dan diproses dipengadilan. Dalam keseharian sulit dihitung berapa banyak terjadi pelanggaran hukum. Namun demikian, apa alasan yang menyebakan seseorang melakukan tindakan/perbuatan melanggar hukum ? Berikut ini

Sabtu, 09 April 2011

Sembilan dari 31 Aliran Kepercayaan di Sumbar Berstatus Terlarang



REPUBLIKA.CO.ID, memberitakan, bahwa sembilan dari 31 aliran kepercayaan yang ada di Sumatera Barat dinyatakan dilarang. Kepala Kementerian Agama Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Humas M Rifki, Sabtu, mengatakan, berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi, pada 2011 terdapat sembilan aliran kepercayaan yang dinyatakan dilarang dan dalam pengawasan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan

Jumat, 08 April 2011

Ruhut Bicara Terkait Politisi PKS Nonton Film Porno Saat Sidang Paripurna



Prilaku politisi PKS nonton film porna saat sidang paripurna DPR berlansung kian mendapat kecaman, dan bukan saja dari masyakat tetapi dari sesama anggora DPR sendiri. Kejadian itu terus menggelinding dan bisa menjadi bumerang bagi PKS. Seperti diberikan Bagus Santosa - Okezone Sabtu, 9 April 2011, Perilaku anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arifinto yang menonton video porno

Film Biru di Tengah Sidang Paripurna DPR





Kata apa yang cocok untuk diucapkan ketika anggota DPR nonton film porno pada saat sidang paripurna berlansung ? Agaknya kita kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan rasa dan perasaan atas kerjadian serupa itu. Sebagaimana diberitakan Yahoo News Anggota DPR itu adalah Arifinto terbidik tengah menonton film biru saat sidang paripurna berlansung.



Selengkapnya Yahoo New (3/4) memeberitakan,

Kamis, 07 April 2011

Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi


Oleh : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH




A. SUMBER HUKUM TERTINGGI



1. Pancasila dan UUD 1945 merupakan Dokumen Pemersatu. Sebagai warga masyarakat kita berbeda-beda, tetapi sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

2. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan

Rabu, 06 April 2011

"Sosok" Hitam Tertangkap Kamera Yang Bikin Penasaran



Pada tanggal 3 April 2011 jam 16.22 WIB dari arah barat Kota Padang cahaya sunset menerpa ruang kerja saya, dan tiba-tiba saya ingin mengabadikannya. Alahasil tiga jepretan dari kamera BB sempat saya ambil.


Gambar 1




Tiga hari kemudian , saya lihat lagi foto-foto sunset itu dan tidak ada yang aneh. Dari dua tiga foto, ada bias cahaya pada foto itu. Bias cahaya itu sepertinya pantulan

Dunia Islam dan Sains (Sebuah Catatan)


Oleh: Boy Yendra Tamin



Dalam kehidupan sosial dan peradaban umat Islam, sains sebenarnya lebih duhulu maju dari apa yang terlihat pada masyarakar sekuler atau dunia Barat. Fakta ini tidak bisa dipungkiri, Islam pernah berjaya dengan sains pada masa sebelum abad 15. Namun mengalami masa-masa kemunduran setelah itu dan dunia Islam hanya mengeluti ilmu-ilmu agama. Apakah kemunduran sain dan

Selasa, 05 April 2011

'Jangan Hilangkan Hak Penuntutan KPK'


Perubahan UU Tipikor semestinya menjadikan penanganan pemberantasan korupsi menjadi lebih baik dimasa datang dan harus dihindarkankan dari "rasa" kesal terhadap persoalan-persoalan yang bersifat temporer.




REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Pengamat Hukum dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Boy Yendra Tamin, MH menilai hak penuntutan perkara korupsi ditangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Akhirnya DPR Sahkan UU Akuntan Publik





Akuntan Publik memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan, sehingga diperlukan perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi Akuntan Publik., Dengan demikian keberadaan suatu undang-undang bagi profesi Akuntan Publik sangat penting.



Dalam kaitannya dengan peran penting Akuntan

Senin, 04 April 2011

Memahami Sindiran JK Terhadap Anggota DPR Soal Gedung Baru







Catatan Ringan: Boy Yendra Tamin






Jusuf Kalla

Meskipun Republika memberinya label "menyidir", tetapi apa yang dinyatakan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) lebih dari sekedar menyindir kalangan DPR terkait pembangunan gedung baru DPR. JK menyindir soal keterkaitan antara gedung baru dengan kinerja anggota DPR.



Sindiran JK  itu seperti ditulis  Republika – Sen, 4 Apr 2011

Lembaga Peradilan Di Tanah Air Masih Bersifat Tradisional




Lembaga peradilan di tanah air masih bersifat tradisional.  Hal itu dikatakan Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dalam wawancara singkatnya dengan Humas MA di Bogor (14/3) saat berlansungnya konferensi IACA di Bogor.




Paulus E. Lotulung mengakui bahwa lembaga peradilan di tanah air masih bersifat tradisional, sehingga menurutnya melakukan

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945




Belakangan ini gagasan untuk mengamandemenUUD 1945 terasa makin deras, tetapi masih mengarah pada soal kekuasaan dan politik. Salah satunya berkaitan dengan Capres dan Cawapres independen. Tulisan yang pernah saya tulis dua tahun lalu ini mungkin bisa menjadi inspirasi jika UUD 1945 akan diamandemen lagi


Oleh: Boy Yendra Tamin





Pendahuluan



Selain dari menaruh harapan yang begitu

Minggu, 03 April 2011

Dunia Hukum: Mecermati Kata ‘Hukum” Di Pustaka Google


Catatan Ringan : Boy Yendra Tamin




Dunia hukum- Semakin banyak suatu kata disebut, maka semakin populer “objek” yang disebut itu. Dalam konteks ini berapa banyak kata”hukum” yang disebut atau terdapat dalam tulisan berhasa Indonesia berupa file digital dan dipublikasikan ke publik ?. Jika ditanya google berapa kata” hukum” dipustakanya, maka google pada 4 April 2011 jam 09.20 mencatat file

Rencana Pembangunan Gedung DPR Sebaiknya Ditunda





Padang (ANTARA) - Pengamat Hukum dari Universitas Bung Hatta (UBH) Sumatera Barat, Boy Yendra Tamin, MH menilai rencana pembangunan gedung DPR RI sebaiknya ditunda dulu dan anggaran yang ada dialokasikan perbaikan Jalan Lintas Sumatera yang rusak parah dan percepatan perbaikan ekonomi masyarakat terkena dampak bencana.



"Wajar saja masyarakat banyak yang minta penundaan rencana pembangunan

PENGADILAN TIPIKOR : Ketua Majelis Tak Eksklusif untuk Hakim Karier



JAKARTA (Suara Karya): Kecenderungan hakim adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis lebih berat ketimbang hakim pengadilan umum semata karena perkara yang dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pengadilan Tipikor memiliki bukti yang cukup kuat



Pernyataan tersebut dikemukakan salah seorang hakim adhoc Pengadilan Tipikor I Made Hendra dalam Rapat Dengar

Sabtu, 02 April 2011

Balairung Sari Di Nagari Tabek di Kecamatan Pariangan




Kata ‘balai’ bagi orang Minangkabau mempunyai arti lebih dari satu. Balai dengan arti pasar dan gedung (bangunan) adat. Balairung Sari adalah sebuah “balai adat” yang terletak di Nagari Tabek di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.



Sebagai balai adat, Balairung Sari merupakan sebuah bangunan khusus mempunyai atap tanpa dinding ataupun jendela tempat untuk

Istri Berkelamin Pria : Suami Lapor Ke Polisi





“Periksa sebelum membeli” pesan seperti ini sudah lazim disampaikan kepada setiap orang yang akan membeli sesuatu barang. Tetapi pesan ini tampaknya tidak hanya berlaku bagi kita yang ingin membeli barang, pesan ini berlaku juga dalam memilih pasangan hidup. Meskipun kata”periksa” itu diartikan kenali dengan baik pasangan yang dipilih sehingga tidak bermasalah sebagaimana dialami M. Umar.


Tewasnya Nasabah Citibank, Polisi Temukan Bekas Kekerasan Fisik





REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menyusul tewasnya nasabah kartu kredit Citibank, Irzen Octa, warga Perumahan Budi Indah, Jalan Pangrango, Batuceper, Kota Tangerang, Banten, polisi menemukan jejak kekerasan fisik.




Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Gatot Edy Purnomo, mengungkapkan, dari hasil visum sementara, ditemukan sejumlah luka berat dan ringan di sekujur tubuh pria yang menjabat Sekretaris

Pengacara Malinda Klaim Kliennya Tidak Rugikan Citibank





Jakarta - Pembobol Citibank puluhan milliar rupiah Malinda alias MD mengklaim bahwa perbuatannya tidak merugikan Citibank. Malinda bersikukuh apa yang dilakukannya bukanlah suatu tindak pidana penggelapan.



"Kalau menurut dia tidak ada itu bank dirugikan. Sepanjang tidak ada laporan polisi dari nasabah gimana? Memindahkan dan menggelapkan itu sama. Pasal 374 (KUHP). Makanya itu yang kami

Wapres Instruksikan Mendagri Bentuk Tim Sengketa Lahan





Jambi (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres), Boedion menginstruksikan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jambi segera membentuk tim khusus untuk menyelesaikan sengketa lahan antara perusahaan dan petani di daerah itu.

Instruksi tersebut disampaikan Wapres menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait sengketa lahan antara petani dengan pihak perusahaan, saat menghadiri temu wicara bersama

Jumat, 01 April 2011

PERANAN HUKUM DALAM PERTANGGUNG-JAWABAN PERBUATAN PEMERINTAHAN (Bestuurshandeling) Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum


Oleh : Winahyu Erwiningsih, SH.,MHum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta


Existence of responsibility principle of government is one of balancing factors among the position of government and the people on the exercising of state administration. The government has its authority to regulate, tax picking, enforcing law, apply sanction, and so fort, those are various ”authority”

Marzuki: Cuma Elite yang Bisa Bahas Gedung Baru DPR, Rakyat Biasa Tak Bisa





Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan usulan diadakannya survei untuk mengetahui persetujuan masyarakat terhadap pembangunan gedung baru DPR. Sebab, kalau survei diadakan, hasilnya pasti seratus persen rakyat menyatakan tidak perlu pembangunan gedung.

"Kalau ditanya, ini jelas saya sampaikan, ya, kalau ditanya, masyarakat tanya 'perlu gedung baru atau